Jokowi Diingatkan, Jual Aset BUMN Lewat Sekuritas Bukan Perkara Mudah

. Percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo bernilai  hampir Rp 5.000 trilyun terganjal oleh keterbatasan modal atau liquidity shortage pada lembaga keuangan, baik di pasar domestik maupun international.

Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, salah satu  cara untuk mengatasi likuiditas yang terbatas untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur ini dengan mencari sumber pendanaan baru. Yaitu dengan mengunakan sekuritisasi aset BUMN yang berupa pendapatan  penerimaan dari Aset BUMN pada masa mendatang yang akan didapat akan diterima di depan oleh BUMN yang menjual asetnya dalam bentuk sekuritas.

"Sehingga hasil pendapatan penjualan future income tersebut bisa digunakan untuk pendanaan pembangunan proyek infrastruktur berupa pelabuhan, airport, jalan tol, pembangkit listrik, telekomunikasi dan lain-lain," kata Arief beberapa saat lalu (Kamis, 1/12).

Dan untuk gampangnya, sambung Arief, agar jual aset BUMN lewat sekuritas tidak disamakan dengan jual kepemilikan aset BUMN, persamaannya adalah sistem jual pendapatan BUMN dengan cara ijon, yang jika panen bagus  bisa mengembalikan dana sekuritas beserta bunganya. Jika gagal bayar akan diconvert sebagai utang BUMN yang disekuritisasi atau kepemilikan saham oleh swasta atau asing yang membeli sekuritas BUMN tersebut

"Nah perlu dicatat  jual aset BUMN melalui sekuritas yang dilontarkan Joko Widodo bukanlah pula cara yang mudah untuk merealisasikannya karena diperlukan sebuah komitmen untuk tidak menjadikan BUMN sebagai bancaan dan tempat penempatan relawan Joko Widodo yang tidak memiliki kapabilitas dan kompentensi dalam melakukan pengolahan BUMN yang akan disekuritisasi asetnya," ungkap Arief.

Arief mengingatkan, calon investor swasta ataupun asing akan menilai juga  komposisi top management di level Direksi dan Komisaris BUMN yang mengelola BUMN yang  akan dijual asetnya dalam bentuk sekuritas. [ysa]