Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) tak akan ikut mogok kerja nasional saat Aksi Bela Islam III yang akan digelar 2 Desember nanti (212).
Pernyataan itu disampaikan langsung Ketua Umum KSPN Ristadi menanggapi seruan organisasi pekerja lain yang akan menggelar aksi mogok kerja nasional bersamaan dengan Aksi 212.
"Kami memandang Aksi 2 Desember sudah bergeser ke isu politik dan ras. Banyak pihak yang terindikasi sengaja 'menggoreng' aksi tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Seluruh angota KSPN akan tetap bekerja seperti biasa dan tidak terprovokasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (28/11).
Sementara menanggapi seruan mogok tersebut, Ristadi menjabarkan bahwa sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, mogok kerja dilakukan apabila terjadi gagalnya perundingan dengan pengusaha. Dalam konteks ini, lanjutnya, sama sekali tidak ada kejadian tersebut.
Sementara mengenai perjuangan menuntut kenaikan upah, KSPN akan memperjuangkannya melalui struktur dan skala upah sebagai wujud riil upah layak.
Sebagai oranisasi yang beranggotakan 200 ribu pekerja, Ristadi melanjutkan, KSPN mendukung nilai-nilai solidaritas dan persatuan buruh. Namun jika bersatu melakukan unjuk rasa dengan membawa kepentingan masing-masing, maka hal itu rentan menimbulkan konflik.
"Rencana aksi 2 Desember mengusung isu utama soal dugaan penistaan agama, sedangkan buruh mengusung isu pengupahan. Tak ada jaminan jika isu dugaan penistaan agama dikabulkan oleh pemerintah, tuntutan pengupahan juga dikabulkan," tegas Ristadi.
Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dhakiri mengapresiasi sikap KSPN tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan kematangan serikat pekerja yang konsisten pada perjuangan isu ketenagakerjaan, serta jeli dalam merespon isu yang lain.
"Kalau pekerja mau unjuk rasa, silakan saja. Pertanyaannya, mengapa harus bareng dengan unjuk rasa yang lain, yang sudah jelas isunya berbeda," kata Hanif.
Terkait rencana aksi 2 Desember, Menteri dari PKB ini menghimbau agar serikat pekerja fokus pada perjuangannya, serta tidak terjebak pada isu politik yang sedang menghangat, yang justru akan merugikan perjuangan buruh.
Sebaliknya, Menaker mengimbau semua pihak, termasuk serikat buruh untuk ikut menebarkan kesejukan, ketenangan, dan kerukunan.
[ian]
