Berita

Nusantara

Surati Pemkot Bekasi, Menteri PUPR Minta Penggusuran Distop

MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 | 14:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kisruh penggusuran warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan oleh Pemkot Bekasi akhirnya mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono.

Basuki akan membuat surat resmi ke Pemkot Bekasi, agar penggusuran distop bila menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tak hanya itu, Basuki juga akan menurunkan tim khusus untuk mengecek proses dan kondisi penggusuran di lahan milik PUPR di Bekasi itu.

Pasalnya, mereka (warga) sudah 25 tahun lebih menempati lahan milik Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Bekasi, dengan membayar sewa kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II. Proses penggusuran harus manusiawi dan tidak merugikan masyarakat.

Kepada wartawan, Basuki mengatakan, tim PUPR akan bergerak mengecek proses penggusuran di lahan milik PUPR, dan mengecek semua aset-aset PUPR yang di kelola oleh PT Perum Jasa Tirta (PJT II) di Bekasi, hari ini. Termasuk dugaan adanya jual beli lahan negara.

"Yang namanya aset negara itu tidak bisa dijualbelikan. Makanya, tim PUPR kita turunkan untuk mengecek semua masalah-masalah yang terjadi di Bekasi. Kita tidak ingin rakyat dirugikan," kata Basuki. Terkait surat, Basuki akan membuatnya. Penggusuran di lahan PUPR harus distop dulu supaya masyarakat tenang. Soal penggusuran ini, Basuki pun mengaku, tidak mengetahui kalau ada penggusuran di lahan PUPR. Apalagi sampai menimbulkan ricuh dan protes keras oleh masyarakat.

"Harusnya PUPR tahu. Mekanismenya kan ada. Maka itu tim akan cek ke lapangan. Kemudian kita akan buat surat ke Pemkot Bekasi, agar distop dulu supaya masyarakat bisa tenang dan menghindari hal hal yang bisa merugikan banyak pihak," ujarnya.

Menurut laporan yang masuk, Basuki mengungkapkan, bahwa lahan sepanjang 7 km lahan ini memang mau dibebaskan oleh Pemkot. Lahan milik PUPR ini katanya akan dikembalikan fungsinya, dengan melebarkan saluran air dan membuat tanam oleh Pemkot Bekasi.

"Saat ini sudah 3,5 KM yang ditertibkan. Sedangkan sisanya belum. PJT II pun sudah melakukan rapat dengan pemkot. Lahan ini akan jadikan perairan dan tanam nantinya. Laporan ini akan terus kami update," kata Basuki.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya