Berita

Foto: Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT: Peraturan Di Denmark Jadi Masukan Buat Indonesia

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 03:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah Denmark mengapresiasi Indonesia dalam pemberantasan terorisme dan ingin segera melakukan kerjasama dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, setelah menerima kunjungan resmi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, di kantor perwakilan BNPT, Jakarta, Jumat (25/11).

Dikatakan Kepala BNPT, dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Denmark juga telah mengidentifikasi adanya radikalisme sebagai ancaman serius. Pada bulan Januari 2015 lalu, salah satu situs pendukung ISIS juga mendeklarasikan Denmark menjadi target serangan.


"Bahkan menurut Dubes Denmark, hingga April 2016 lalu, ada sejumlah 125 warga negara Denmark yang diduga telah berada di wilayah konflik di Suriah dan Irak. Dan sekitar 62 orang diantaranya juga telah kembali. Dan itu menjadi masalah besar bagi pemerintah Denmark," ujar Suhardi, dalam keterangan pers BNPT.

Pada bulan April lampau, polisi di kota Copenhagen sudah menangkap empat orang anggota Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke Denmark.

Hasil setelah penangkapan empat orang FTF tersebut, pemerintah Denmark mengusulkan peraturan yang melarang warganya memasuki wilayah konflik dan menambah hukuman penjara bagi warganya yang direkrut untuk kegiatan terorisme atau mempromosikan terorisme dalam konflik bersenjata.

"Aturan seperti ini tentunya juga menjadi bahan masukan buat kita di mana kita saat ini akan melakukan revisi undang-undang terorisme. Karena selama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang  yang baru pulang dari Suriah. Kita hanya bisa mengawasi karena mereka belum berbuat apa-apa” ujar Suhardi.

Di Denmark sendiri saat ini ada dua badan pemerintah yang bekerja untuk mengawasi kegiatan radikal dan ancaman terorisme, yakni Danish Security and Intelligence Service (PET) dan The Danish Defense and Intelligence Service (DDIS).

"Salah satu contoh program pemerintah Denmark dalam deradikalisasi yang telah diluncurkan di kota Aarhus dalam bentuk rehabilitasi bagi returnees FTF yang telah kembali dari Irak dan Suriah," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya itu. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya