Berita

Foto: Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT: Peraturan Di Denmark Jadi Masukan Buat Indonesia

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 03:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah Denmark mengapresiasi Indonesia dalam pemberantasan terorisme dan ingin segera melakukan kerjasama dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, setelah menerima kunjungan resmi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, di kantor perwakilan BNPT, Jakarta, Jumat (25/11).

Dikatakan Kepala BNPT, dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Denmark juga telah mengidentifikasi adanya radikalisme sebagai ancaman serius. Pada bulan Januari 2015 lalu, salah satu situs pendukung ISIS juga mendeklarasikan Denmark menjadi target serangan.


"Bahkan menurut Dubes Denmark, hingga April 2016 lalu, ada sejumlah 125 warga negara Denmark yang diduga telah berada di wilayah konflik di Suriah dan Irak. Dan sekitar 62 orang diantaranya juga telah kembali. Dan itu menjadi masalah besar bagi pemerintah Denmark," ujar Suhardi, dalam keterangan pers BNPT.

Pada bulan April lampau, polisi di kota Copenhagen sudah menangkap empat orang anggota Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke Denmark.

Hasil setelah penangkapan empat orang FTF tersebut, pemerintah Denmark mengusulkan peraturan yang melarang warganya memasuki wilayah konflik dan menambah hukuman penjara bagi warganya yang direkrut untuk kegiatan terorisme atau mempromosikan terorisme dalam konflik bersenjata.

"Aturan seperti ini tentunya juga menjadi bahan masukan buat kita di mana kita saat ini akan melakukan revisi undang-undang terorisme. Karena selama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang  yang baru pulang dari Suriah. Kita hanya bisa mengawasi karena mereka belum berbuat apa-apa” ujar Suhardi.

Di Denmark sendiri saat ini ada dua badan pemerintah yang bekerja untuk mengawasi kegiatan radikal dan ancaman terorisme, yakni Danish Security and Intelligence Service (PET) dan The Danish Defense and Intelligence Service (DDIS).

"Salah satu contoh program pemerintah Denmark dalam deradikalisasi yang telah diluncurkan di kota Aarhus dalam bentuk rehabilitasi bagi returnees FTF yang telah kembali dari Irak dan Suriah," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya itu. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

I Wayan Sudirta Resmi Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI Gantikan TB Hasanuddin

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:13

Pencabutan Izin Perusahaan Wajib Diikuti Pemulihan Lingkungan Sumatera

Selasa, 27 Januari 2026 | 14:11

Politikus Senior PDIP Jejen Sayuti Dipanggil KPK Terkait Kasus OTT Bupati Bekasi

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:56

DPR Klaim Sudah Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Cuaca Ekstrem Sejak Dua Bulan Lalu

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:48

Bukan Masalah Posisi, DPR Pilih Fokus Kawal Profesionalisme Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:40

Paripurna DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:35

OJK: Tren Cashless Picu Penurunan Jumlah ATM di Seluruh Indonesia

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:31

Paripurna DPR Sahkan 9 Komisioner Ombudsman RI Periode 2026-2031

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:21

Badai Musim Dingin AS Tahan Kenaikan Harga Bitcoin

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:15

Gubernur Banten Janji Normalisasi Sungai Atasi Banjir di Tangerang Raya

Selasa, 27 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya