Berita

Foto: Humas BNPT

Pertahanan

Kepala BNPT: Peraturan Di Denmark Jadi Masukan Buat Indonesia

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 03:54 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemerintah Denmark mengapresiasi Indonesia dalam pemberantasan terorisme dan ingin segera melakukan kerjasama dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius, setelah menerima kunjungan resmi Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge, di kantor perwakilan BNPT, Jakarta, Jumat (25/11).

Dikatakan Kepala BNPT, dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Denmark juga telah mengidentifikasi adanya radikalisme sebagai ancaman serius. Pada bulan Januari 2015 lalu, salah satu situs pendukung ISIS juga mendeklarasikan Denmark menjadi target serangan.


"Bahkan menurut Dubes Denmark, hingga April 2016 lalu, ada sejumlah 125 warga negara Denmark yang diduga telah berada di wilayah konflik di Suriah dan Irak. Dan sekitar 62 orang diantaranya juga telah kembali. Dan itu menjadi masalah besar bagi pemerintah Denmark," ujar Suhardi, dalam keterangan pers BNPT.

Pada bulan April lampau, polisi di kota Copenhagen sudah menangkap empat orang anggota Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke Denmark.

Hasil setelah penangkapan empat orang FTF tersebut, pemerintah Denmark mengusulkan peraturan yang melarang warganya memasuki wilayah konflik dan menambah hukuman penjara bagi warganya yang direkrut untuk kegiatan terorisme atau mempromosikan terorisme dalam konflik bersenjata.

"Aturan seperti ini tentunya juga menjadi bahan masukan buat kita di mana kita saat ini akan melakukan revisi undang-undang terorisme. Karena selama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang  yang baru pulang dari Suriah. Kita hanya bisa mengawasi karena mereka belum berbuat apa-apa” ujar Suhardi.

Di Denmark sendiri saat ini ada dua badan pemerintah yang bekerja untuk mengawasi kegiatan radikal dan ancaman terorisme, yakni Danish Security and Intelligence Service (PET) dan The Danish Defense and Intelligence Service (DDIS).

"Salah satu contoh program pemerintah Denmark dalam deradikalisasi yang telah diluncurkan di kota Aarhus dalam bentuk rehabilitasi bagi returnees FTF yang telah kembali dari Irak dan Suriah," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya itu. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya