Kepolisian dinilai sedang mempertontonkan ketidakadilan. Karena tersangka kasus penistaan agama Basuki T. Purnama tidak ditahan. Padahal, para tersangka dalam kasus yang sama semua ditahan.
"Kita heran melihat ketidakadilan yang sedang dipertontonkan oleh Polri kepada rakyat. Ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di saat itu akan kita gelar tuntutan jalanan," tegas Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, Basir Hasibuan, (Jumat, 25/11).
Karena itulah, ribuan aktivis dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sumut akan kembali turun ke jalan di Medan, pada pekan depan (Jumat, 2/12).
Semua pimpinan AMM (Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, NA), majelis, lembaga, serta dan amal usaha Muhammadiyah sepakat untuk turun ke jalan menyuarakan penahanan Ahok.
"Tidak ada satu lembaga pun di negeri ini boleh menghalangi aksi tersebut. Karena itu dijamin konstitusi. Siapapun yang melarang, itu yang disebut makar yang sesungguhnya," tandasnya.
Basir menjelaskan dari awal tuntutan mereka adalah Ahok langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka seperti penanganan para tersangka dalam kasus penistaan agama sebelumnya.
Apalagi, sambung Basir, sudah cukup alasan untuk menahan Gubernur DKI Jakarta yang sedang cuti kampanye pilkada tersebut.
Yaitu, mengulangi perbuatan dengan mengeluarkan perkataan yang mengundang kontroversial.
Kepada media
ABC Australia, Ahok menuding mayoritas massa Aksi Islam Bela Islam II pada 4 November lalu adalah bayaran. Yaitu Rp 500 ribu per orang. Karena pernyataannya tersebut, Ahok kembali dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.
"Alasan penahanan sudah kuat karena yang bersangkutan mengulangi perbuatan dengan menuduh aksi 411 dibayar," tandasnya.
[zul]
