Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana penjara dua tahun sepuluh bulan kepada terdakwa Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto.
Suprapto terbukti secara sah dan meyakinkan ikut berpartisipasi dalam pemberian suap sebesar Rp500 juta kepada anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, I Putu Sudiartana.
Suap ini bertujuan agar Putu membantu pengurusan penambahan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Selain pidana penjara, Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Aswijon juga mewajibkan Suprapto membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Suprapto terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sesuai dalam dakwaan pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Aswijon di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Majelis Hakim menilai perbuatan Suprapto tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberanta korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam pertimbangan yang meringankan, Suprapto memiliki tanggungan keluarga, belum pernah dihukum dan telah berusia lanjut.
Suprapto terbukti menyuap Putu Sudiartana bersama-sama dengan pengusaha Yogan Askan. Keduanya telah memberikan uang sebesar Rp 500 juta, guna pengurusan anggaran pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.
Meski tidak secara langsung menyerahkan uang, Suprapto dinilai ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan para pengusaha pada 10 Juni 2016, di ruang rapat Kantor Dinas Prasarana Jalan.
Adapun pengusaha yang hadir yakni, Yogan Askan, Suprapto, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri. Dalam pertemuan disepakati fee untuk Putu sebesar Rp 500 juta.
Hukuman terhadap Suprapto lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara.
[zul]
