Komisi III: Kejagung Khawatir Informasi Korupsi Bocor Ke KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim dari Kejaksaan agung terhadap Jaksa Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Jawa Timur dinilai syarat kepentingan. Bagaimana tidak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kabarnya juga akan melakukan OTT dengan barang bukti lebih dari Rp. 1,5 miliar itu.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i mengakui jika menurut SOP, penangkapan yang dilakukan oleh Kejagung sebenarnya tidak ada masalah. Namun, politisi Partai Gerindra ini menyesalkan Kejagung yang masih saja melakukan OTT padahal yang bersangkutan sudah menjadi incaran komisi anti rasuah.

"Ya itu kan sudah menjadi wilayahnya KPK. Apalagi kalau KPK sudah memberikan isyarat itu dalam incaran dia kan. Jadi sekali lagi, sebenarnya tidak ada masalah siapapun yang duluan, ya toh. Tapi sebenarnya untuk lebih murni, itu bagusnya yang menanganinya di luar organisasi yang ditangkap. Nah ini ngapain internal oranisasi itu yang menangkap, karena kita khawatir ada konflik kepentingan, bisa aja konflik kepentingan," sesalnya ketika dihubungi, Kamis (24/11).

Pria yang akrab disapa Romo Syafi'i ini melihat adanya kekhawatiran Kejagung yang tak mau informasi soal korupsi di tubuh Korsp Adiyaksa bocor ke KPK.

"Mereka khawatir ‎bocor kalau yang menangani KPK, kan gitu. Maka sebelum KPK nangkap, mereka nangkap duluan. Jadi, sebenarnya harus ditangani KPK saja, ngapain dia buru-buru nangkap, gitu lho," ketusnya.

Lebih lanjut, anak buah Prabowo Subiyanto ini khawatir jika kasus itu ditangani oleh Kejagung, hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya diberikan melalui pengadilan etik.

"‎Ya kalau sesama mereka memang harus secara etik. Kan Kejaksaan ga punya kewenangan menangani itu sebelum diselidiki dulu kan oleh KPK. Atau kalau secara proses biasa, itu kan harus dibawa ke kepolisian kan. Nah kalau sesama dia, itu kan hanya penyelesaian etik," tutupnya. [sam]