Rachma Menyimpulkan Rezim Jokowi Lebih Parah Dari Rezim Soeharto

Aksi mahasiswa di tahun 1965 dan reformasi 1998 yang menuntut Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto turun merupakan aksi yang didasari anggapan bahwa kedua pemimpin negara tersebut memiliki masalah.

"Itu masuk golongan perbuatan makar bukan?" tanya putri proklamator RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (23/11).

Pernyataan Rachmawati itu menyusul ucapan para politisi dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menyebut Aksi Bela Islam III yang akan digelar pada tanggal 2 Desember (212) merupakan aksi makar untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, pendiri Yayasan Pendidikan Bung Karno itu membandingkan peristiwa 1965 dan 1989 dengan tuduhan makar dari penguasa saat ini terhadap para aktivis yang mengkritik berbagai persoalan kebangsaan. Aksi 2 Desember, lanjutnya, dilakukan karena para aktivis menilai pemerintah Jokowi tidak becus menangani masalah bangsa.

"Seperti masalah korupsi, utang luar negeri, penguasaan asing dan aseng, dan sebagainya," sambung wanita yang akrab disapa Mbak Rachma itu.

Dia menyebut, tudingan makar yang dilayangkan Jokowi dan kroninya menunjukkan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu telah bersikap fasis otoriter kepada para aktivis yang mengkritik. Sikap Jokowi sudah seperti zaman Orde Baru (Orba) yang anti kritik.

"Hanya saja Orba tidak pernah mengubah UUD1945! Soeharto tetap dengan Pancasila dan UUD1945 asli Dekrit Presiden 5 Juli1959," sambungnya.

Menurut Mbak Rachma, rezim Jokowi lebih parah ketimbang rezim Orba lantaran Jokowi berkhianat pada konstitusi negara. Ini mengingat rezim Jokowi berencana akan mengamandemen kembali UUD 1945, tapi bukan mengembalikan kepada UUD 1945 yang asli.

"Jadi siapa yang makar?" tanyanya.

"Karena menurut Tito makar dimaksud yang akan menggulingkan pemerintah dan melepaskan dari NKRI. Bagaimana dengan mengganti konstitusi UUD 1945? Jawab!" tegas Rachma. [ian]