Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir ada pihak lain yang ikut bekerjasama dalam penghapusan kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M. Syarif menjelaskan penyidikan kasus dugaan suap penghapusan kewajiban pajak yang menyeret pejabat Dirjen Pajak tidak berhenti pada dua tersangka saja, yakni Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno dan Presiden Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohanan Nair.
Penyidik KPK kini masih terus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
"Tentunya kalau ada pihak lain terlibat dalam kasus ini KPK akan menelusurinya," ujar Syarif di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).
Lebih lanjut, Syarif mengatakan, diduga bukan hanya PT EK Prima Ekspor Indonesia saja yang bermain mata untuk menghapus kewajiban pajak perusahaan. Pintu masuk dalam menelisik dugaan dimulai dari kasus Handang. Pasalnya, Handang diduga memanfaatkan jabatannya untuk menghapus kewajiban dari wajib pajak.
"Ya dia kan Kasubdit Bukti Permulaan. Jadi semua lewat dia kasus-kasus pajak," ungkap Syarief.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Handang Soekarno dan Rajesh Rajamohanan Nair sebagai tersangka kasus dugaan suap pemutihan kewajiban pajak perusahaan yang dipimpin Rajesh.
Keduanya merupakan pihak yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (21/11) malam. Dari lokasi, penyidik mengamankan uang sejumlah USD 145.800 atau setara dengan Rp 1,9 miliar.
Rajesh diduga menjanjikan uang sebesar Rp6 miliar kepada Handang untuk membereskan permasalahan pajak di PT EK Prima Ekspor Indonesia, antara lain surat tagihan pajak atau surat tagihan pajak (SPT) sebesar Rp 78 miliar. Namun, belum genap Rp 6 milar Handang dan Rajesh dicokok tim Satgas KPK. Uang Rp 1,9 miliar merupakan pemberian pertama dari Rajesh.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik KPK telah menahan kedua tersangka tersebut. Rajesh Rajamohanan Nair ditahan di Rutan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur, sementara Handang Soekarno ditahan di Rutan C-1 gedung KPK.
Atas perbuatannya, Rajesh sebagai pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi.
Sedangkan Handang sebagai penerima suap disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf atau pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.
[wid]
