DUA tahun terakhir ini Malaysia diguncang demo besar puluhan ribu mereka yang menentang pemerintahan PM Najib Razak. Demo yang disebut sebagai Demo Bersih ini mengajukan beberapa tuntutan yaitu: Pemilu bebas dan adil, transparansi pemerintah, hak berdemonstrasi, penguatan sistim parlementer dan penyelamatan ekonomi nasional.
Belakangan, Mahathir dan loyalisnya menambahkan satu tuntutan yaitu "turunkan Najib" dari jabatannya sebagai Perdana Menteri karena ditengarai korupsi sebesar 700 juta dolar AS atau senilai Rp 9,8 triliun. Tuntutan tersebut sudah diusung sejak Demo Bersih Agustus tahun lalu hingga demo belum lama ini.
Lima tuntutan di atas tentu menyentuh problem esensial dalam sejarah politik di Malaysia. Kekuasaan yang telah lama dipegang oleh UMNO dan Barisan Nasionalnya sejak kemerdekaan diyakini terutama oleh kekuatan oposisi diperoleh melalui unfair election. Demokrasi dinilai tidak sungguh-sungguh ditegakkan baik secara prosedural dan substansial. Sistim yang tersedia memberikan peluang besar bagi kekuasaan UMNO berlama-lama, meskipun pada saatnya akan mengalami titik jenuh dan mengakibatkan kemerosotan popularitas UMNO.
Lima tuntutan Demo Bersih dengan sangat kasat mata memberikan gambaran beberapa problem yang dihadapi bangsa Malaysia antara lain (1) adanya pertentangan partai bahkan belakangan terjadi di kalangan internal UMNO sendiri (2) sistim politik yang tidak memberikan ruang partisipasi publik secara maksimal; parlemen yang masih belum kuat dan penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair dan justru jauh lebih menguntungkan the ruling party (3) korupsi yang melibatkan pejabat penting termasuk PM (4) sektor ekonomi yang dinilai tidak menggembirakan secara nasional dan ketidak adilan (5) pemerintah yang cenderung semakin otoriter antara lain masih diberlakukannya beberapa Akta antara lain Internal
Security Act. Melalui Akta ini, masyarakat dibungkam demo ditekan, mass media dan medsos dikontrol secara ketat oleh pemerintah.
Pasca Mahathir, dua PM pelanjutnya Abdullah Badawi dan Najib Razak nampak tidak sepenuhnya berhasil membendung oposisi yang makin kuat di bawah leadership Anwar Ibrahim. Perolehan dua Pemilu UMNO/Barisan Nasional pasca Mahathir mengalami kemerosotan yang sangat signifikan dan belum terjadi sepanjang sejarah politik di Malaysia.
Inilah yang menjadi salah satu pemicu Mahathir dan sejumlah loyalisnya melakukan kritik keras dan pada akhirnya keluar dari UMNO membuat partai baru yang kemudian belakangan bergabung atau berkoalisi dengan oposisi menentang/menggoyang PM Najib.
Kemerosotan hasil Pemilu yang dialami UMNO tentu saja bisa dimaknai bahwa popularitas UMNO di bawah Badawi dan Najib mengalami kemerosotan dan ini juga berarti bahwa UMNO mengalami degradasi politik yang luar biasa;
an unexpected political reality terjadi dan harus dinikmati oleh UMNO.
Keretakan di internal UMNO, munculnya segmen pemilih baru dari kalangan klas menengah yang mungkin lebih kritis dan anti status quo, efektifitas konsolidasi kekuatan-kekuatan oposisi di bawah kendali Anwar Ibrahim selepas dari penjara (meskipun tidak mudah dilakukan) di era Badawi semestinya menjadi sinyal ancaman atau tantangan bagi UMNO.
Artinya, UMNO butuh enerji yang lebih kuat untuk merespon dan menjawab semua hal ini secara tepat; Najib hemat penulis perlu melakukan langkah dengan pendekatan yang lebih progresif persuasif untuk semua hal ini.
Nampaknya, Najib justru memilih cara sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Mahathir yaitu konvensional represif: menangkap dan memenjarakan oposisi. Karena itulah Anwar Ibrahim kemudian ditangkap dan dipenjarakan kembali. Diperkirakan 200 demonstran juga ditangkap dan ditahan/dipenjarakan setelah Demo Bersih Sabtu kemarin. Cara-cara represif seperti inilah yang menurut hemat penulis justru bisa menjadi bumerang bagi UMNO sendiri.
Kehadiran Mahathir dan para loyalisnya dan tekad berkoalisi dengan oposisi bisa menjadi ancaman serius bagi Najib, UMNO dan BN. Bagi UMNO, Mahathir dan Anwar Ibrahim memang merupakan tokoh yang cukup dikhawatirkan; hanya dengan memperlemah mereka lah UMNO bisa bertahan dan mengendalikan kembali pemerintahan. Penulis berkeyakinan upaya sistemik untuk memperlemah oposisi terus dilakukan masih dengan cara cara lama yaitu represif sebagaimana yang dilakukan Mahathir dulu. Aparatusnya tak berubah antara lain mesin finansial, kontrol media massa dan medsos, penangkapan dengan dalih melanggar hukum dan mengganggu keamanan.
Masih cukup enerjik dan efektifkah kekuatan oposisi di bawah kharisma Mahathir -Anwar menghadapi represi pemerintah? Yang pasti jalan menuju demokrasi masih panjang dan terjal di Malaysia.
[***]Penulis adalah cendekiawan muslim, pakar politik Malaysia, penulis buku "Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer" dan Ketua Dewan Pakar Kornas Fokal IMM.
