Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu), untuk berinisiatif mengambil praÂkarsa menghentikan tindak kekerasan menimpa kelomÂpok muslim Rohingya di Myanmar.
"Seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bertanggung jawab secara moral atas nasib dan masa depan suku Rohingya di Myanmar, termasuk Indonesia," ujar Anwar Abbas.
Seperti diberitakan, pemerintah Myanmar mengerahkan militernya untuk menyerang etnis Rohingya yang menghuni kawasan perbatasan Myanmar- Bangladesh bulan lalu. Dalam aksinya, tentara Myanmar diÂduga melakukan pembunuhan, perkosaan, penjarahan dan peÂnyiksaan terhadap penduduk Rakhine.
Kelompok aktivis pembela HAM menuntut agar secepatÂnya digelar investigas terhadap persitiwa tersebut. Berikut tangÂgapan Sekjen MUI Anwar Abbas terkait peritiwa itu;
Tragedi Rohingya kan terjaÂdi karena militer masih cukup berkuasa. Tanggapan Anda? Tindakan biadab yang dilakuÂkan oleh tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya tidak dapat ditolerir atas nama apapun.
Tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pemÂbasmian etnis (genosida) terhÂadap muslim Rohingya. Untuk itu harus dihentikan dengan cara apapun.
Tapi bagaimana bisa, seÂmentara di sisi lain masih ada militer? Bisa saja, asal Pemerintah Myanmar mau mencari tahu bagaimana agar dapat segera menghentikan pembantaian, dan segala bentuk kebiadaban di sana.
Pasti ada kok cara untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak hidup dan beragama kaum muslim Rohingya. Kalau tidak mampu sendiri, Pemerintah Myanmar bisa pro-aktif mencari bantuan dari dunia internasional.
Pro aktif seperti apa? Pemerintah Myanmar bisa minta bantuan Perserikatan Bangsa â€" Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Desak mereka unÂtuk segera melakukan langkah konkret dalam mencegah berÂlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar. Saya yakin, selama ada kemauan, selalu ada jalan. Tinggal Pemerintah Myanmar mau atau tidak.
Kalau tidak mau? Apabila itu tidak segera diÂlakukan, maka kami meminta agar Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut, karena tidak pantas menyanÂdangnya.
Tadi kan anda minta agar Pemerintah RI berperan aktif. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi pelopor upaya penyelesaiannya berÂsama negara-negara anggota ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pasti ada cara untuk melakukannya tanpa harus mengorbankan prinsip non-intervensi.
Selanjutnya, MUI meminta Pemerintah untuk menyiapkan lahan tempat tinggal bagi penÂgungsi (eksodus) Rohingya. Misalnya di salah satu pulau yang tak berpenghuni, agar merÂeka dapat membangun kehiduÂpan baru di tempat tersebut.
Kalau pemerintahannya tetap menolak intervensi ASEAN dan OKI bagaimana? Harus tetap didesak supaya mau. Karena bagaimanapun Myanmar kan bagian dari ASEAN. Sementara itu Negara â€" Negara OKI memiliki kewajiban untuk memperhatikan keadaan kaum muslimin di negara yang sedang berkonflik.
Kalau tidak mau juga? Maka PBB turun dalam mengatasi masalah pembantaian etnis terhadap kaum muslim Rohingya. Kami mendesak PBB dan lembaga-lembaga interÂnasional lainnya untuk segera melakukan langkah konkret daÂlam mencegah berlanjutnya kriÂsis kemanusiaan di Myanmar.
Sampai sekarang PBB kan belum bersikap atas tragedi Rohingya. Tanggapan Anda? Kami sangat menyesalkan sikap PBB tersebut. Sebagai lembaga internasional yang salah satu tujuannya untuk menÂjaga perdamaian, mereka berÂsikap acuh terhadap apa yang terjadi di Rohingya. Untuk itu, selain melaporkan pemerintah Myanmar, kami juga meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasuÂkan perdamaian dalam melindÂungi suku Rohingya yang tidak berdosa.
Apa permintaan MUI keÂpada Pemerintah Myanmar? MUI menuntut pemerintah Myanmar untuk segera menÂgakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Berikan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif.
Ada imbauan bagi masyarakat terkait tragedi Rohingya ini?MUI mengajak seluruh komÂponen umat Islam Indonesia unÂtuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya. Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. ***
