Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri angkat bicara soal rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan mogok nasional, 2 Desember 2016 mendatang.
Menurut dia, keterlibatan buruh dalam aksi Bela Islam III alias aksi 212 hanya akan memperkeruh suasana politik. Hal itu dikhawatirkan malah merugikan buruh sendiri.
"Saya mengajak teman-teman buruh untuk fokus bekerja dan tidak usah ikut dalam politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini. Mogok nasional enggak menyelesaikan masalah, malah bisa nambah keruh suasana. Dalam situasi seperti sekarang ini, semua pihak, termasuk serikat buruh, seyogyanya ikut menebarkan kesejukan, ketenangan dan kerukunan," imbau Menteri Hanif di sela-sela pembukaan Kongres Perkumpulan Sawit Watch di Bogor, Selasa (22/11).
Pemerintah memang tidak alergi dengan demostrasi. Apalagi, unjuk rasa maupun mogok adalah hak buruh. Namun, lanjut Menteri Hanif, pelaksanaan mogok dan unjuk rasa buruh harus sesuai koridor aturan yang ada.
Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan segi manfaatnya bagi buruh itu sendiri. Jangan sampai gerakan buruh justru merugikan buruh.
"Mogok nasional itu enggak ada, yang ada adalah mogok di perusahaan. Tapi mogok sah dilakukan jika perundingan gagal. Jadi, saya minta tolong pimpinan buruh jangan mengada-ada. Jangan politisasi buruh untuk kepentingan lain di luar agenda buruh dalam hubungan industrial. Serikat buruh fokus saja pada isu-isu perburuhan," imbuhnya.
Menteri Hanif berharap, gerakan buruh terus menguat, sebagai bagian strategi perjuangan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu indikator menguatnya gerakan buruh adalah apabila jumlah buruh yang berserikat dan jumlah serikat buruh di perusahaan bertambah. Masalahnya, data Ketenagakerjaan menunjukkan, terjadi penurunan jumlah buruh yang bergabung dalam serikat. Tiga tahun lalu jumlah buruh yang berserikat mencapai 4.3 jutaan. Tahun ini turun menjadi 2.7 jutaan. Jumlah serikat buruh di perusahaan yang semula mencapai 14 ribuan, turun menjadi 7 ribuan. Sementara pada saat yang sama, jumlah federasi dan konfederasi serikat buruh terus bertambah yang menandai tingginya polarisasi dalam gerakan buruh.
"Data tersebut cukup memprihatinkan. Ini perlu jadi perhatian bersama agar gerakan buruh makin kuat dan fokus," tambahnya.
Dia menambahkan, ada banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya partisipasi buruh dalam serikat dan berkurangnya jumlah serikat buruh dalam perusahaan. Boleh jadi, kata Menteri Hanif, salah satu penyebabnya adalah kuatnya tarikan politik dalam gerakan buruh yang akhirnya malah mendemoralisasi buruh itu sendiri.
"Buruh bisa terdemoralisasi dan malas berserikat kalau pimpinan serikat buruhnya sibuk berpolitik dan masuk ke isu-isu non-buruh. Saran saya, fokus sajalah ke agenda-agenda perburuhan. Jangan jadi _palugada unions_ alias serikat _apa lu mau gua ada_. Kasihan pekerja/buruh yang sudah bayar iuran ke serikat", katanya.
Menteri Hanif menambahkan, penciptaan lapangan kerja hanya dimungkinkan apabila suasana politik kondusif. Oleh karenanya, ia mengajak serikat buruh dapat membantu menyejukkan suasana politik, sehingga yang sudah bekerja dapat nyaman bekerja dan yang belum bekerja bisa mendapatkan pekerjaan.
[dzk]
