Kinerja bidang pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kejaksaan Agung kembali disorot publik. Kedua bidang itu tidak menjalankan reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah mengatakan, sistem rekrutmen, pendidikan, mutasi dan promosi pejabat di Korps Adhyaksa tidak memiliki tolak ukur yang jelas.
"Tentu saja hal ini berpengaruh dari kualitas kinerja kejaksaan secara keseluruhan," ujarnya kepada redaksi di Jakarta, Senin (21/11).
Hal itu tercermin dengan maraknya kriminalisasi dan pengusulan pemecatan sejumlah jaksa berprestasi. Menurut Akbar, hal tersebut terjadi karena figur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang berlatar belakang politikus Partai Nasdem memiliki agenda kepentingan partai.
"Usul pemecatan diduga terjadi karena adanya intervensi politik. Banyak jaksa berprestasi dan berkualitas sengaja disingkirkan oleh oknum-oknum rezim yang korup. Kejaksaan ini kan lahan basah dan strategis, rakyat tahu itu," kata Akbar.
Dia menambahkan, banyak SDM potensial yang seharusnya dapat berkontribusi bagi organisasi kejaksaan. Sayangnya, keberadaan mereka tidak didukung dengan promosi dan mutasi di lingkungan kejaksaan, bukti bahwa merit system belum transparan dan terukur secara objektif.
"Ketika jaksa berprestasi dan sudah diakui prestasinya oleh masyarakat diusulkan untuk dipecat oleh kejaksaan, maka dapat dipastikan bidang pembinaan dan pengawasan di Kejagung telah gagal total. Jelas sekali adanya intervensi politik," jelas Akbar.
Dia pun menyayangkan sikap Jaksa Agung yang seperti alergi terhadap kritik sejumlah lembaga atas catatan buruk kinerjanya dalam dua tahun terakhir ini. Padahal, kritik merupakan masukan positif bagi kejaksaan dari suara rakyat.
"Jika dikritik rakyat saja tidak mau dan justru bersikap melindungi diri sendiri, lalu sebenarnya Jaksa Agung ini bekerja untuk siapa? Maka sangat wajar bila tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi akan terpengaruh. S0uara LSM adalah suara masyarakat juga," tandas Akbar.
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon merekomendasikan Komisi III untuk memanggil Jaksa Agung, terkait catatan kinerja buruknya selama ini.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, Prasetyo tidak mampu menunjukkan performa positif bagi institusi Kejagung.
"Saya berharap Presiden Joko Widodo mencopot Prasetyo. Karena Jaksa Agung dari parpol lebih banyak agenda politik," katanya.
Fadli juga mengkritisi reformasi birokrasi Kejagung selama ini. Rapor merah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu membuktikan kepemimpinan Prasetyo jauh dari harapan masyarakat.
"Belum lagi banyak jaksa berprestasi justru dicopot dan dikucilkan. Ini menjadi kekhawatiran jika sampai rezim oknum yang korupsi menguasai Kejaksaan Agung," pungkasnya.
[wah]
