Pemuda Muhammadiyah: Presiden Jokowi, Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

MINGGU, 20 NOVEMBER 2016 | 05:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berbagai video dan foto yang memperlihatkan pembataian masyarakat minoritas Rohingya, Myanmar, yang beredar luas belakangan ini, sungguh menyesakkan dada. Seakan tidak ada yang bisa dilakukan komunitas internasional untuk menghentikan pembataian itu.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak merasa Indonesia perlu memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar.

Dalam sepucuk surat terbuka yang ditulisnya untuk Presiden Joko Widodo, Dahnil meminta agar pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan negeri Aung Syan Suu Kyi itu.

Berikut petikan surat terbuka Dahnil.

Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini Myanmar yang mengaku Telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon. Pada faktanya, telah dan tetap menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan Tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, Karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia Yakni Pancasila.

Pak Jokowi yang baik. USIR Dubes Myanmar.

Pengusiran, Duta besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Kita terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis. [dem]

Berita

Dunia

Pemuda Muhammadiyah: Presiden Jokowi, Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia