Berita

Foto: AFP

Dunia

Pemuda Muhammadiyah: Presiden Jokowi, Putuskan Hubungan Diplomatik Dengan Myanmar

MINGGU, 20 NOVEMBER 2016 | 05:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berbagai video dan foto yang memperlihatkan pembataian masyarakat minoritas Rohingya, Myanmar, yang beredar luas belakangan ini, sungguh menyesakkan dada. Seakan tidak ada yang bisa dilakukan komunitas internasional untuk menghentikan pembataian itu.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak merasa Indonesia perlu memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar.

Dalam sepucuk surat terbuka yang ditulisnya untuk Presiden Joko Widodo, Dahnil meminta agar pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan negeri Aung Syan Suu Kyi itu.


Berikut petikan surat terbuka Dahnil.

Tragedi kemanusian yang tak beradab terus berulang di Myanmar terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini Myanmar yang mengaku Telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi sebagai ikon. Pada faktanya, telah dan tetap menjadi negara yang niradab, melalui pembiaran bahkan Diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia perlu bersikap terang dan Tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta duta besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, Karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia Yakni Pancasila.

Pak Jokowi yang baik. USIR Dubes Myanmar.

Pengusiran, Duta besar Myanmar penting dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada dunia sikap tegas Kita terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis.
[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya