Berita

Politik

Masalah Integrasi Nasional yang Adil

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 | 19:58 WIB

KASUS Ahok sebenarnya merupakan bagian dari masalah integrasi yang tidak selesai di Indonesia. Ini tidak semata-mata soal integrasi latar belakang Cina ke pribumi, Kristen ke lingkungan besar Islam, minoritas ke mayoritas, warga ke negara.

Memang hingga 71 tahun Indonesia berdiri, problem integrasi sosial dan budaya masih jauh dari rampung. Cara pengelolaan yang wajar dan tepat terkait masalah integrasi ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Apalagi di masa setelah reformasi. Yang berkembang justru kontestasi dan kompetisi. Bahkan kompetisi itu pun jauh dari rasa adil dan fair. Akibatnya masalah integrasi menghadapi masalah dan kendala.

Padahal integrasi yang baik memprasyaratkan kelapangan dada untuk menerima proporsionalitas sekaligus fakta pluralitas. Nah sekarang masalahnya aspek proporsionalitas ini tidak dihiraukan. Yang diributkan hanya pluralitasnya saja. Jelas ini masalah.


Sebab yang mayoritas akan menyangka ribut-ribut pluralitas atau kebhinnekaan sekedar taktik pemaksaan untuk mengakui dan menerima dominasi si minoritas di atas mayoritas. Sebenarnya memang begitulah yang terjadi. Integrasi lebih tulus dipersepsi dan dilaksanakan mereka yang mayoritas di negeri ini.

Karena itu, kita menyerukan, setelah kasus Ahok ini menggoncang sendi-sendi struktur Indonesia, sudah harusnya meninggalkan kampanye integrasi nasional yang hanya bersandarkan visi kebhinnekaan tapi tidak menempatkan secara wajar asas proporsionalitas.

Dengan mensyaratkan penghargaan terhadap asas proporsionalitas dan pengakuan terhadap kebhinnekaan fakta sosial dan budaya, maka tujuan integrasi nasional yang adil dan langgeng akan lebih terjamin di kemudian hari.

Biarlah kasus Ahok yang merefleksikan kepongahan si minoritas yang bernafsu untuk mendominasi dan timbulnya perlawanan hebat dari si mayoritas yang merasa terancam eksistensi dan tempatnya, dapat menjadi pelajaran: pelajaran menyakitkan bagi si minoritas yang pongah dan pelajaran yang metodik dan prospektif bagi si mayoritas yang sempat lalai dengan nasibnya. [***]

Ibnu Athas

Pemerhati Sosial

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Asta Cita Tanpa Konsistensi akan Timbul Moral Hazard

Senin, 08 Juni 2026 | 05:48

Pameran ‘Aku Arek Suroboyo’ Ramaikan Peringatan Bulan Bung Karno

Senin, 08 Juni 2026 | 05:24

GP Ansor Jakbar Gelar Diklatsar Tanggapi Sebutan ‘Gotham City’

Senin, 08 Juni 2026 | 04:59

Pernyataan Purbaya dan Djaka Saling Menguatkan dalam Kasus Tiffany & Co

Senin, 08 Juni 2026 | 04:46

Perkuat KDKMP

Senin, 08 Juni 2026 | 04:26

Purbaya Tidak Punya Backup Politik untuk Jalankan Misi Presiden

Senin, 08 Juni 2026 | 03:57

Jangan Kasih Tempat untuk Boti di Negeri Ini!

Senin, 08 Juni 2026 | 03:37

BEI Jabar Gencarkan Literasi Pasar Modal ke Kampus hingga SD

Senin, 08 Juni 2026 | 03:17

Menanti Hasil Uji Fundamental Perekonomian Indonesia

Senin, 08 Juni 2026 | 02:59

IPB University Raih Juara Umum Program Mahasiswa Berdampak Kemendiktisaintek

Senin, 08 Juni 2026 | 02:50

Selengkapnya