Berita

Foto: Net

Politik

Wakil Ketum Gerindra: Bukankah Pemerintahan Jokowi Yang Merusak Hukum

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 | 10:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dinilai sebagai manuver dan diplomasi politik abu-abu yang tidak jelas.

Penilaian ini disampaikan oleh tokoh nasional yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut Rachma, bahkan pembicaraan Jokowi dan Prabowo itu pun tidak jelas ditujukan untuk siapa dan masalah apa.


"Tidak jelas siapa mereka maksud membahayakan NKRI, Pancasila, Konstitusi UUD 1945!" kata Rachma dengan nada kecewa.

"Bukankah rezim berkuasa yang justru memutarbalikan fakta di atas. Bukankah penistaan agama adalah perbuatan melawan hukum dan umat melakukan perlawanan dengan aksi damai?" katanya lagi.

Rachma menegaskan, rezim yang berkuasa sekarang justru merupakan pihak yang merusak hukum. Juga mempromosikan intoleransi  agama dan memihak pihak tertentu dengan keistimewaan hebat, merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, serta melenceng dari jalananya revolusi amanat Proklamasi Indonesia Merdeka.

Masih katanya, bukankah rezim Jokowi yang membuat kesenjangan sosial begitu lebar, menjadikan Indonesia jadi bangsa koeli bagi bangsa asing. Belum lagi kezaliman dalam berbagai mega korupsi dan utang luar negeri dalam jumlah besar.

"Agama jelas mengajarkan garis demarkasi antara yang bathil dan yang benar, Kata Bung Karno: kaum sana mau kesana, kaum sini mau kesini," masih ujar Rachma.

Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) ini tidak ada rumus kompromi bagi yang tertindas dengan yang menindas. Yang ada adalah keberpihakan kesadaran kelas melawan kebathilan.

"Jadi pertemuan itu hanya polesan lipstik yang tiada berarti. Para pemimpin jangan permainkan nasib rakyat," demikian Rachma. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya