Berita

Foto: Net

Politik

Wakil Ketum Gerindra: Bukankah Pemerintahan Jokowi Yang Merusak Hukum

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 | 10:33 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dinilai sebagai manuver dan diplomasi politik abu-abu yang tidak jelas.

Penilaian ini disampaikan oleh tokoh nasional yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut Rachma, bahkan pembicaraan Jokowi dan Prabowo itu pun tidak jelas ditujukan untuk siapa dan masalah apa.


"Tidak jelas siapa mereka maksud membahayakan NKRI, Pancasila, Konstitusi UUD 1945!" kata Rachma dengan nada kecewa.

"Bukankah rezim berkuasa yang justru memutarbalikan fakta di atas. Bukankah penistaan agama adalah perbuatan melawan hukum dan umat melakukan perlawanan dengan aksi damai?" katanya lagi.

Rachma menegaskan, rezim yang berkuasa sekarang justru merupakan pihak yang merusak hukum. Juga mempromosikan intoleransi  agama dan memihak pihak tertentu dengan keistimewaan hebat, merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, serta melenceng dari jalananya revolusi amanat Proklamasi Indonesia Merdeka.

Masih katanya, bukankah rezim Jokowi yang membuat kesenjangan sosial begitu lebar, menjadikan Indonesia jadi bangsa koeli bagi bangsa asing. Belum lagi kezaliman dalam berbagai mega korupsi dan utang luar negeri dalam jumlah besar.

"Agama jelas mengajarkan garis demarkasi antara yang bathil dan yang benar, Kata Bung Karno: kaum sana mau kesana, kaum sini mau kesini," masih ujar Rachma.

Menurut pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) ini tidak ada rumus kompromi bagi yang tertindas dengan yang menindas. Yang ada adalah keberpihakan kesadaran kelas melawan kebathilan.

"Jadi pertemuan itu hanya polesan lipstik yang tiada berarti. Para pemimpin jangan permainkan nasib rakyat," demikian Rachma. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya