Berita

Hukum

Ahok Dituding Mau Hancurkan Kredibilitas Indonesia Di Mata Dunia

KAMIS, 17 NOVEMBER 2016 | 14:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Basuki T. Purnama bahwa mayoritas umat Islam yang berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat lalu (4/11) massa bayaran dan mendapat bayaran Rp 500 ribu per orang disesalkan.

Selain melakukan fitnah, tersangka kasus penistaan agama tersebut dinilai punya maksud yang lebih besar. Yaitu, ingin mencoreng kredibilitas Indonesia di mata internasional.

Demikian disampaikan Martimus Amin, Ketua Komando Masyarakat Tertindas (Komat), dalam keterangan persnya petang ini (Kamis, 17/11).


"Pernyataannya yang sangat bersifat fitnah dan asal-asalan ini sengaja ia sampaikan untuk mempolitisasi tuntutan hukum umat Islam atas kasus penistaan agama yang dilakukannya. Sekaligus untuk maksud mencoreng kredibilitas Indonesia di mata internasional," ucapnya.

Pernyataan Ahok tersebut persis seperti apa yang diekspos oleh LSM komprador asing terkait tentang adanya ribuan korban pemerkosaan etnis keturunan pada peristiwa kerusuhan 98.

Setelah diinvestigasi, ternyata tudingan tidak benar sama sekali. Karena, imbuh Martimus, sangat tidak logis di tengah terjadi kebakaran hebat seseorang mampu melakukan pemerkosaan.

"Diketahui data diperoleh dari Kedubes AS. Dimana warga keturunan yang ingin bekerja supaya mudah mendapat visa, mereka mendaftarkan diri sebagai pemohon suaka politik. Kebijakan Negara AS memberikan kemudahan bagi warga negara lain tinggal di negaranya untuk perlindungan politik," ungkap Martimus, salah satu simpul massa pada Aksi 411.
 
Karena itu dapat diduga Ahok memang dipakai sebagai corong pemecah belah bangsa Indonesia. Dia bagian dari agenda  tersembunyi konspirator asing yang tak ingin Indonesia menjadi bangsa bersatu dan hebat.

"Ada dua poros yang bermain. Salah satunya koalisi rezim berkuasa saat ini dan China raya yang ingin menggeser hegemoni Barat," sebutnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Ngobrol Serius dengan Kapolri

Senin, 19 Januari 2026 | 05:45

Legislator Golkar Tepis Keterlibatan Bahlil soal Sawit Papua

Senin, 19 Januari 2026 | 05:25

Dokter Tifa: Keren Sekali Mobilnya, Bang Eggi!

Senin, 19 Januari 2026 | 04:59

Mahasiswa Harus jadi Subjek Revolusi Digital, Bukan Hanya Penonton

Senin, 19 Januari 2026 | 04:47

Kader Gerindra Papua Barat Daya Wajib Sukseskan Program Pemerintah

Senin, 19 Januari 2026 | 04:27

Perbakin Lampung Incar Banyak Medali di PON 2028

Senin, 19 Januari 2026 | 03:59

Pendidikan Bukan Persekolahan

Senin, 19 Januari 2026 | 03:48

Maruarar Sirait Dicap Warganet sebagai Penyelamat Konglomerat

Senin, 19 Januari 2026 | 03:24

Narasi Bung Karno Lahir di Jombang Harus jadi Perhatian Pemkab

Senin, 19 Januari 2026 | 02:59

Dankodaeral X Cup 2026 Bidik Talenta Pesepak Bola Muda Papua

Senin, 19 Januari 2026 | 02:45

Selengkapnya