Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

KPK Disuruh Usut Lagi Dugaan Korupsi Ibas dan Cikeas

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 20:12 WIB | LAPORAN:

Puluhan massa Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).

Mereka meminta lembaga antirasuah menelisik lagi kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Cikeas.

"Mungkin dorongan mahasiswa dan pemuda kali ini sebagai agen of change bisa menggugah lembaga antirasuah di era kepemimpinan Jokowi-JK," kata Presidium Kamerad, Haris Pertama di lokasi.


Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin pernah menyebutkan ada uang hasil proyek alat kesehatan yang dimenangkan Permai Group yang diduga diserahkan kepada Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Haris juga meminta KPK untuk tidak diam dan bergerak menyelidiki "nyanyian" tersebut.
 
"Nama Ibas kembali disebut-sebut dalam setiap kesaksian Nazaruddin terkait kasus korupsi. Setelah Hambalang, ada SKK Migas kini kasus pengadaan alat kesehatan di rumah sakit khusus Universitas Udayana. Namun setelah beberapa kesaksian yang menyebut namanya, mengapa hingga kini KPK belum kunjung membuat gebrakan," tegasnya.

Kasus lain yang disinggung Haris adalah kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah seorang saksi, yakni Sutan Bhatoegana bahkan mengaku pernah dilobi utusan Ibas terkait proyek di sebuah Hotel mewah dibilangan Jakarta Selatan.

"Kami juga menagih janji KPK untuk mengusut tuntas 34 proyek listrik yang mangkrak yang pengerjaannya dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," sambungnya.

Dia juga berharap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak tinggal diam dan membantu untuk mempercepat kerja KPK.

"KPK harus bekerja cepat jangan disimpan begitu saja tanpa tindaklanjuti, seharusnya KPK jadi tangan pertama yang berani mencontohkan bahwa hukum tak pandang bulu, siapapun ia dan apapun jabatannya akan tetap ditindak jika ada bukti-bukti terkait," demikian Haris. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya