Berita

Ahok/Net

Hukum

Gerindra Yakin Ahok Tersangka

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 09:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif yakin Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, sulit bagi Ahok untuk lolos dari kasus ini.

"Saya melihatnya, kasus ini sudah campur aduk antara aspek hukum dan politik. Malah nuansa politiknya lebih terasa. Makanya, sulit bagi Polri untuk tidak menyematkan status tersangka," kata Syarif yang juga anggota DPRD DKI ini, Rabu (16/11).

Dalam pandangannya, setidaknya ada dua faktor yang akan menentukan kenapa Ahok layak menyandang status tersangka. Pertama, jika Ahok tidak tersangka, taruhannya tidak main-main. Yaitu, ancaman stabilitas politik nasional dan keutuhan NKRI.


"Kalau Ahok tidak tersangka, saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi umat Islam yang merasa kitab sucinya dinodai. Tentu, kekecewaan masyarakat akan merembet kemana-mana. Saya yakin, polisi pasti mempertimbangkan resiko ini," jelas Syarif.

Kedua, lanjut dia, demi menjaga marwah dan supremasi hukum serta rasa keadilan masyarakat. Sebab, yurisprudensi hukum kasus serupa juga begitu jelas, jika merujuk pada beberapa kasus serupa dengan kasus Ahok, dimana semua pelakuknya dinyatakan bersalah.

"Ini yang saya sebut, pemerintah dan polisi pasti akan lebih mendahulukan menghindari keburukan dari pada kebaikan. Dalam Islam, menghindari mudharat itu jauh lebih penting dari pada sesuatu yang mafsadat," papar Syarif.

Lanjut dia seperti dikabarkan RMOL Jakarta, dengan Ahok ditetapkan tersangka, sejatinya ada dua hal positif yang akan dipetik oleh masyarakat.

"Selain rasa keadilan dan kebenaran, publik juga bisa mengambil pelajaran berharga yang tak kalah penting, yaitu ini harus menjadi peringatan bagi kita semua, mari berhati-hati menyampaikan sesuatu yang tidak kita pahami, apalagi menyangkut agama," tukas Syarif. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya