Penggusuran warga Pekayon Jaya oleh Pemkot Bekasi dinilai tidak manusiawi. Selain tidak direlokasi, warga tidak menerima ganti rugi.
Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Amin Imanuddin kepada wartawan, Selasa (15/11).
Karenanya, Amin menilai wajar demonstrasi yang dilakukan ribuan warga Korban gusuran ke Kantor Pemkot Bekasi, kemarin. Menurut dia, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap Pemkot Bekasi.
"Mereka hanya menuntut keadilan, karena sudah 25 tahun mereka menempati lahan milik Kementerian PUPRÂ di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, dengan membayar sewa kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II, tiba-tiba dibongkar tanpa ada ganti rugi," katanya.
Anim mengatakan, Pemkot tidak pernah mengajak berembuk warga untuk mencari solusi dan direlokasi tetapi Pemkot langsung memberi surat peringatan.
"Inikan tidak berprikemanusiaan. Kami (PDIP) akan terus mendampingi warga sampai warga dimanusiakan. Stop penggusuran sebelum ada relokasi. Jika itu dipenuhi, PDI Perjuangan dan warga mundur," tegasnya.
Dikatakannya, PDIP tidak anti pembangunan. Namun, kata Anim, penertiban bangunan di atas lahan negara harus dilakukan secara manusiawi. Apalagi lahan itu milik negara, bukan milik Pemkot Kota Bekasi.
"Itu lahan negara, milik Kementerian PUPR yang di nakodai Menteri Basuki, bukan kewenangan Pemkot. Pemkot urus saja lahan yang menjadi aset daerah. Kami sesalkan tindakan Pemkot yang bertindak tidak manusiawi. Mereka manusia yang punya keluarga. Masak ditelantarkan, relokasi dan manusiakan warga," kata Anim.
Lebih lanjut Anim mengingatkan Pemkot Bekasi lebih fokus mengurus aset milik Pemkot yang tercecer. Seperti, kata dia, lahan fasos fasum yang dicaplok pengembang besar dan TKD yang tidak jelas serta merapikan database aset.
"Lah, ini kok malah ngurus lahan milik negara? Aset negara itu sudah ada yang ngurus. Saya melihat ada kepentingan lain dibalik penggusuran yang dilakukan Pemkot. Dan sejak awal kami sudah ingatkan agar warga jangan ditelantarkan tapi diayomi. Pemkot Bekasi harus turun ke lokasi dan lihat sendiri warga yang telantar. Jangan karena kepentingan kapitalis Pemkot mengorbankan warga kecil. Jika memang harus ditertibkan, relokasi dulu warga. Cuma itu yang kami minta," tegas Anim.[dem]
