BI: Pilkada Tak Mempengaruhi Ekonomi Jakarta

RMOL. Sebanyak Rp 6 triliun aktivitas ekonomi terjadi di Jakarta setiap harinya. Sementara total belanja selama pelaksanaan Pilkada DKI 2017, diperkirakan mencapai Rp 1,1 triliun.

"Angka Rp 1,1 triliun itu tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan nilai kegiatan ekonomi Jakarta tahun 2016 yang diperkirakan mencapai Rp 2.190 triliun," ujar Deputi Direkur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta, Fadjar Majardi di pulau Mantara, Kepulauan Seribu, Minggu (13/11).

Rinciannya, anggaran belanja KPU DKI untuk Pilkada 2017 berjumlah Rp 478 miliar. Jika angka itu dijumlahkan dengan biaya kampanye ketiga pasangan calon yang nilainya mencapai Rp 609 milliar, maka akan diperoleh Rp 1,1 triliun.

Nah, lanjut Fadjar, pelaksanaan Pilkada selama tahun 2016, berimbas pada peningkatan kinerja usaha. Utamanya, di sektor transportasi, jasa periklanan, konveksi, percetakan hingga makanan dan minuman.

"Jika berkaca pada pilkada-pilkada sebelumnya, beberapa kegiatan usaha di bidang periklanan, konveksi, dan percetakan bakal diuntungkan karena adanya permintaan yang lebih besar dari biasanya. Mulai dari pembuatan kaos, baliho, dan spanduk untuk keperluan kampanye," urai Fadjar.

Namun, lanjut dia, dampak tersebut berpotensi menurun akibat penggunaan media sosial untuk sarana kampanye, serta pembatasan kegiatan oleh KPU. Pasalnya, dampak tersebut diperkirakan mengalami penurunan karena beberapa hal.

Penurunan tersebut diantaranya, pemanfaatan media sosial (medsos) seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai sarana kampanye. Sehingga, tren tersebut ikut memengaruhi pola kampanye yang digunakan oleh para kandidat.

"Penggunaan medsos untuk kampanye, selain tidak membutuhkan biaya besar, bisa dilakukan kapan dan di mana saja dengan jangkauan yang lebih luas. Khusus Jakarta, cara tersebut mulai menggeser metode-metode kampanye konvensional seperti pembuatan baliho, kaos, dan spanduk," demikian Fadjar. [sam]