. Presiden Joko Widodo diingatkan agar serius dan fokus menangani permasalahan ekonomi nasional. Hal itu lebih baik ketimbang terus berkeliling dan konsolidasi untuk "meredam" umat Islam yang terus mengawal kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Negara dalam kondisi aman dan damai Pak Presiden. Aksi umat Islam tidak akan berujung pada kudeta atau impeachment. Umat Islam juga sadar costnya terlalu mahal untuk melakukan kudeta," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, Sabtu (12/11).
Jelas Andre, umat Islam pada dasarnya taat konstitusi. Apa yang diperjuangan dalam kasus dugaan penistaan agama semata-mata untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini kasus dugaan penistaan agama yang kini ditangani Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri.
Umat Islam berpegang pada Sikap dan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Ahok telah menistakan Al-Quran dan ulama. Sikap dan pendapat MUI itu pula yang harusnya dijadikan rujukan penyidik kepolisian dalam menangani dugaan penistaan agama.
Menurut Andre, dengan terus melakukan safari politik, baik ke organisasi masyarakat Islam, TNI dan Polri, Presiden Jokowi secara tidak langsung justru turut menciptakan situasi dan kondisi bahwa negara saat ini sedang tidak aman. Sebab Presiden secara telanjang mempertontonkan sikapnya kepada rakyat Indonesia mengenai Aksi Bela Islam II.
Selain itu, safari politik Jokowi juga bisa diartikan adanya upaya untuk melindungi Ahok. Kedua institusi tersebut diperintahkan untuk mengamankan situasi khususnya dari desakan umat Islam yang meminta Ahok dijadikan tersangka.
"Sah-sah saja jadinya kalau umat Islam menilai safari Presiden sengaja untuk mempersiapkan TNI dan Polri dalam mengamankan umat Islam. Ini kan tidak sesuai dengan janji Presiden yang bilang tidak akan melindungi Ahok," ucapnya.
"Sebaiknya Presiden tidak mendramatisir persoalan yang sebenarnya sederhana menjadi seolah-olah genting. Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan Presiden," lanjut Andre menambahkan.
Menurutnya, lebih baik Jokowi fokus pada perbaikan ekonomi, apalagi saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot mendekati Rp. 14.000,- bahkan berbagai analisis menyatakan akhir tahun akan terus mendekati Rp. 15.000,-.
Sebagai Panglima Tertinggi, tambah Andre, TNI dan Polri sebetulnya secara otomatis patuh terhadap Presiden. Tanpa diperintahkan pun TNI dan Polri akan mengamankan dan tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, TNI dan Polri sudah otomatis bergerak. Sebab posisinya sebagai aparat penegak hukum memang bertugas demikian.
"Sekali Pak Presiden, tidak ada upaya makar, kudeta, tidak ada yang menginginkan pergantian kepemimpinan nasional. Presiden jangan terus-terusan mendramatisir keadaan," tukasnya.
[rus]
