Basuki Tjahaja Purnama tetap bisa mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta meski seandainya ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan cagub incumbent yang akrab disapa Ahok tersebut baru tidak bisa ikut Pilkada kalau dia jadi tersangka pelaku tindak pidana yang diatur dalam UU Pilkada.
"Sedangkan kasus penodaan agama adalah delik umum yang diatur dalam KUHP," jelas Yusril saat berceramah di hadapan seribuan jamaah pengajian di Masjid Baiturrahman, Panakukkang, Makassar, Jumat pagi (11/11).
"Karena itu, saya berharap agar kalaupun Ahok dinyatakan tersangka, dia tidak perlu ditahan sehingga Pilkada DKI dapat berlangsung secara normal, fair dan adil bagi semua kontestan," tegas Yusril.
Sebaliknya, sambung Yusril, andai penyidik menyatakan bahwa kasus Ahok tidak cukup bukti setelah gelar perkara nanti, Ahok tentu tidak bisa dijadikan sebagai tersangka. Kalau ini yang terjadi, persoalan selanjutnya beralih ke persoalan politik.
"Tentu sebagian umat Islam tidak bisa menerima hal ini. Akibatnya, suhu politik yang memang telah memanas jelang Pilkada DKI ini, eskalasinya akan terus meningkat," ucapnya.
Dalam hal ini, pemerintah harus dengan segala kehati-hatian menangani permasalahan ini karena langkah apapun yang ditempuh, semuanya berisiko. "Pemerintah tentu harus memilih kebijakan dengan risiko paling minimal,†urai Yusril.
Namun yang jelas, Yusril mengingatkan, penegakan hukum harus dilakukan secara benar, adil dan obyektif. Kalau salah nyatakan salah. Kalau tidak salah nyatakan tidak salah.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini ini lalu mengutip ayat Al Quran yang menegaskan bahwa Allah telah menurunkan al Kitab dan Al Hikmah supaya manusia menegakkan hukum dengan adil.
"Jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sekelompok orang, menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena sikap adil itu lebih dekat kepada taqwa" pungkas Yusril.
[zul]
