PDIP: Tuntaskan Isu Sara, Para Menteri Juga Harus Bantu Jokowi

Menghadapi persoalan yang bergejolak termasuk isu suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara) sudah menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Tidak bisa menyerahkan penyelesaiannya begitu saja sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian dikatakan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu saat berbincang dengan wartawan di Media Center DPR RI, Jakarta, Kamis (10/11).

Pihaknya melihat seolah-olah persoalan itu ditangani oleh Presiden Jokowi saja dengan cara melakukan silaturrahmi dengan pimpinan organisasi keagamaan yakni PBNU dan PP Muhammadiyah. Termasuk mengunjungi Panglima TNI dan berkunjung ke markas Kopasus.

"Isu Sara adalah persoalan yang harus diselesaikan tak hanya oleh presiden tapi juga oleh para menteri," kata Masinton.

Menurutnya, sebagai persoalan bersama, para menteri tanpa harus menunggu instruksi presiden. Seharusnya membantu atasan dengan melakukan komunikasi dengan banyak tokoh nasional di Indonesia.

"Minimal para menteri meminta agar tokoh nasional untuk menciptakan suasana tenang dengan memberikan pernyataan yang menyejukan, dan bukan malah mengeluarkan pernyataan yang justru memanaskan suasana," ujar Masinton.

Meski begitu, dia tidak mau berspekulasi saat disinggung jika menteri merasa bahwa penyelesaian isu Sara bukan bagian dari tugas. Dan sepenuhnya urusan Presiden Jokowi karena tidak bersikap ketika Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituduh menistakan agama.

"Cuma kesan yang muncul Presiden Jokowi berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan negara. Jangan biarkan presiden komunikasi sendiri, wapres dan menteri-menteri juga harus membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain," tegas Masinton yang juga anggota Komisi III. [wah]