Berita

Pertahanan

Sulitnya Polri Kejar Buronan Interpol Dibahas di Sidang Umum Interpol

RABU, 09 NOVEMBER 2016 | 15:57 WIB | LAPORAN:

Polri mengakui perburuan dan penanganan buronan Interpol di Indonesa masih terbilang lambat. Dari 83 red notice yang masuk, baru 25 persen yang berhasil ditangani.

Kepala Biro Misi Internasional, Birgjen Joni menyatakan, memang banyak kendala, terutama pencarian itu terhalang nama dan adanya operasi plastik, mungkin dari buronan itu sendiri.

Dari red notice yang masuk ke markas Interpol di Lyon, Perancis, lalu disebarkan ke 190 negara yang ikut organisasi Interpol.


Menurut dia sebetulnya semua negara yang masuk dalam Interpol tidak selalu tahu red notice yang masuk. Ada yang sudah tahu tapi banyak yang tidak tahu di mana tersangka tersebut.

"Setelah red ontice itu keluar ada saja negara Interpol yang masih buta. Makanya, langsung dikoordinasikan dengan Imigrasi. Setelah Imigrasi mengecek baru ada pencarian-pencarian di satu negara asing," ujar Joni di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Selasa (8/11).

Untuk di Indonesia, mencari buronan Interpol bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun. Semuanya tergantung respon negara anggota menindaklanjuti red notice yang begitu banyak masuk.

Lanjut Joni dalam rilis yang diterima, dalam Sidang Umum ke-85 Interpol di Bali, dibahas peningkatan kerja sama untuk pertukaran informasi tentang buronan yang masuk red notice.

Pihaknya akan membuat satu nomor yang kemudian bisa dihubungi antarnegara. Tanpa lagi harus menyebarkan itu dalam red notice.

"Nantinya akan ada sharing intelejen informasi. Meningkatkan kapasitas atau kemampuan sumber daya interpol sendiri. Karena kejahatan selalu berkembang sehingga perlu selalu ada peningkatan kualitas dan ada kerja sama regional, aseanapol dan europol," pungkasnya.[wid]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya