Berita

Edhie Baskoro Yudhoyono/Net

Politik

Ibas Minta Kebebasan Berekspresi Tidak Dicederai

SELASA, 08 NOVEMBER 2016 | 11:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono membantah isu yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berada di belakang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen bangsa pada 4 November lalu.

Menurut Ibas sapaan akrab Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu, pasca reformasi penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis dan semakin dewasa. Oleh karenanya, Ibas meminta sebaliknya tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar yang justru membingungkan rakyat seolah-olah ada yang mengatur.

"Kami yakin menyampaikan aspirasi, pendapat saat ini lebih bagus. Dan itu sudah dimulai sejak reformasi bergulir," kata Ibas saat kunjungan kerja di Desa Sukorejo, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, Selasa kemarin (7/11).


Dia menambahkan selama 10 tahun kepemimpinan SBY tidak sedikit muncul atau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan protes, unjuk rasa atau demonstrasi.

"Dan hal tersebut sangat wajar, lumrah, sepanjang itu konstruktif dan dengan cara yang baik sesuai aturan yang berlaku," kata putra bungsu SBY ini.

Menurut Ibas, demokrasi yang baik adalah yang bermartabat, beretika dan bermoral. Lebih lanjut Ia memaparkan jika konteks demokrasi tidak ada yang spesial, tidak ada yang sangat luar biasa dalam menanggapi unjuk rasa.

"Seharusnya pemerintah atau pihak-pihak lain malah mendukung dan menyambut baik masyarakat untuk berekspresi sepanjang tidak anarkis, tidak rusuh dan tidak merusak," ungkapnya.

Pihaknya juga berpesan agar semua pihak menghormati golongan atau pihak tertentu. Dalam dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahja Puenama alias Ahok, menurut Ibas, seharusnya tidak perlu terjadi. Dan hal itu diyakini tidak akan terjadi sepanjang semua pihak, termasuk para pemimpi menghormati empat pilar kebangsaan, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya