Tiga Alasan Hidupkan Kembali GBHN Versi Pemerintah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung penuh hadirnya kembali haluan negara sebagai pijakan pembangunan jangka panjang negara.

Hal itu ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, ada tiga hal yang melatarbelakangi munculnya wacana melahirkan kembali haluan negara, atau di zaman Orde Baru disebut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pertama, tidak ada haluan yang menyeluruh dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana teremaktum di dalam UUD 1945 dan sekaligus menjadi pedoman menyelesaikan persoalan bangsa.

Kedua, timbul kekhawatiran mengenai ketidakberlanjutan rencana pembangunan.

"Dengan tidak adanya haluan negara, tidak ada jaminan suatu rencana jangka panjang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Bambang di Jakarta, Selasa (7/11).

Oleh karena itu, lanjut Bambang, antara haluan negara dengan haluan pembangunan harus terintergrasi. Jangka waktu lima tahun sangatlah pendek untuk menuntaskan proyeksi pembangunan, sehingga harus dilanjutkan ke periode berikutnya.

Setiap pemerintahan yang baru selalu membawa ide-ide baru. Sehingga hal ini membuat resiko rencana pemerintah sebelumnya tidak dilanjutkan kembali alias discontinuity.

"Suatu rencana yang bagus di kertas, bisa saja susah diaplikasikan. Waktu lima tahun menjadi tidak cukup," kata Bambang lagi.

Ketiga, munculnya kekhawatiran bahwa pembangunan yang telah diatur semakin menjauh dari cita-cita UUD 1945 dan semangat proklamasi, jika tidak ada haluan negara.

"Bahaya kalau kita tidak konsisten menerjemahkan isi UUD 1945," demikian Bambang. [rus]