Mendukung penerapan transaksi perbankan non tunai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI layani sistem manajemen kas (Cash Management System) hingga ke tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI Jakarta.
Per September 2016 sebanyak 770 SKPD dan UKPD telah menggunakan Cash Management System dari Bank DKI.
Demikian disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi usai gathering SKPD, UKPD dan BLUD bersama Bank DKI yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (7/11).
Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi menyampaikan dengan menggunakan Cash Management System, Pemprov DKI Jakarta dengan mudah dapat memantau aktivitas transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta yang berada di lima wilayah kotamadya dan satu kabupaten sehingga secara real time dapat dipantau penerimaan dan pengeluaran anggaran Pemprov DKI.
"Dengan menggunakan CMS Bank DKI, data laporan keuangan akan lebih akurat. Selain itu CMSBank DKI dapat di-customized sehingga sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan darinasabah," kata Kresno seraya menambahkan layanan CMS lebih tepat, akurat dalam mendukung program Pemprov DKI.
Dia juga menambahkan CMS Bank DKI memungkinkan melakukan transaksi transfer sejumlah dana dari dan ke rekening Bank DKI. Dapat dilakukan dengan
single (dari satu rekeningke satu rekening) atau kolektif (dari satu rekening ke maksimal 10 rekening sekaligus) serta transfer dana dari rekening Bank DKI ke rekening bank lain melalui mekanisme BI-RTGS dan SKN. Layanan lain yang disediakan CMS Bank DKI adalah
payroll, liquidity management dan
virtual account. Cash Management System ini tidak hanya ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi dapat dipergunakan nasabah korporasi. Saat ini sudah digunakan di beberapa perusahaan baik BUMN, BUMD dan perusahaan swasta nasional. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, mengutarakan Cash Management System sebagai layanan keuangan digital dari Bank DKI, sangat penting untuk peningkatan layanan dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektifdan efisien, serta tepat nominal, tepat waktu dan tepat sasaran dalam penganggaran dan mendukung gerakan
less cash society.[wid]
