Gerindra: Jangan Ada Kesan Seseorang Kebal Hukum

. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri terhadap mencuatnya dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif)  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya mengimbau kita semua dapat memisahkan antara persoalan hukum dan persoalan politik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sutan Adil Hendra, Senin (7/11).

Jelas Sutan, secara politik, semua orang sudah menerima kehadiran Ahok di panggung politik, karena itu realitas demokrasi Indonesia yang majemuk. Tapi untuk masalah hukum, kita juga harus mendorong masalah penistaaan agama harus diselesaikan dalam koridor hukum.

"Jangan ada kesan seseorang kebal hukum dengan posisi yang dimiliki, patron yang ia punyai dan merasa tidak tersentuh hukum," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini.

"Ini bahaya bagi negara kita, rasa keadilan masyarakat terusik. Unjuk rasa harus dimaknai sebagai bentuk keadilan sama di mata hukum, siapapun orangnya," tegas Sutan menambahkan.

Menurutnya, di sinilah peran negara harus hadir untuk memberi keadilan hukum yang sama terhadap warga negara. Jangan seolah memberi perlindungan kepada oknum masyarakat yang karena kepentingan politiknya dengan mudah menghina keyakinan kelompok lain.

"Apa bedanya Pak Ahok dengan warga masyarakat lain, jika ia memang menistakan agama proseslah ia sesuai hukum yang berlaku, jangan mengorbankan semangat kebhinekaan kita yang selama ini terjaga," demikian Sutan. [rus]