Berita

Tito-BG/Net

Politik

Kapolri Buang Badan Dalam Kasus Ahok?

SENIN, 07 NOVEMBER 2016 | 06:39 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian diduga buang badan dalam dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Demikian disampaikan Koordinator Aktivis 77/78, Syafril Sjofyan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/11).

Maksud buang badan, kata Syafril, Kapolri memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden terkait kasus Ahok.


"Sepertinya Kapolri buang badan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden, karena ditekankan adanya perintah Presiden, yang langsung diterima tanpa memberikan masukan atau pertimbangan Kapolri kepada Presiden, karena proses yang dikehendaki Presiden tidak lazim dan tidak pernah dilakukan," sebut Syafril memaparkan.

Ia pun menambahkan, jika terjadi perpecahan di tengah masyarakat terkait kasus Ahok, yang bertanggung langsung adalah Presiden.

"Bukan Polri sebagai penegak hukum," tukas Syafril. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya