Dikelola Pemprov DKI, Sampah Bantargebang Over Load dan Meluber

Pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat masih belum maksimal. Sampah yang semakin menumpuk menimbulkan kekhawatiran warga akan terkena longsor.

Menumpuknya sampah diakibatkan sistem pengelolaan sampah yang masih konvensional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sampah yang datang dibiarkan menumpuk tanpa pengelolaan lebih lanjut hingga akhirnya over load dan meluber," kata Ketua RT 01 RW0 5, Kelurahan Ciketing Udik, Gunin, seperti diberitakan RMOLJakarta.com, Minggu (6/11).

Menurut dia, pengolahan sampah secara swakelola oleh Pemprov DKI semakin memperparah kondisi lingkungan sekitar karena tumpukan sampah semakin meluas dan mendekati rumah warga.

"Posisi rumah saya sudah sangat dekat dengan tumpukan sampah. Karena sistem pengelolaannya yang hanya buang tanpa ada pengolahan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan pascaperalihan dari pengelola lama PT Godang Tua Jaya kepada swakelola, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan pengelolaan yang lebih baik.

Bahkan, kata dia, swakelola sampah sebanyak 7.000 ton per hari diklaim walaupun diiringi penghematan anggaran hingga Rp 400 miliar untuk biaya pengelolaan TPST.

"Jelas saja menghemat, karena mereka tidak mengoperasikan alat berat untuk mengelola sampah. Sampah yang diangkut truk langsung dibuang begitu saja dengan system open dumping," ujarnya.

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, Kementerian Lingkungan Hidup mensinyalir makin buruknya pengelolaan di TPST Bantargebang.

"Pengelolaan TPST Bantargebang harus ditata lebih  baik," tandasnya. [sam]