Pelanggaran HAM itu nyata. Karenanya perlu bagi masyarakat internasional mendesak pemerintah Aljazair agar memberi kesempatan kepada organisasi kemanusiaan memasuki negara itu dan bertemu pengungsi di Kamp Tindouf.
Hanya dengan cara itu masyarakat internasional bisa memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai situasi kehidupan pengungsi di dalam kamp. Informasi yang akurat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang lebih signifikan kepada pengungsi, juga untuk mengakhiri ketegangan akibat sengketa wilayah di kawasan itu.
Demikian dikatakan Kordinator Solidaritas Indonesia untuk Sahara (Soli Sahara), Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi Minggu (6/11/2016).
"Kehadiran organisasi kemanusiaan internasional yang independen di Kamp Tindouf penting untuk memetakan persoalan mendasar yang dihadapi pengungsi di sana. Ini juga sejalan dengan perintah PBB," ujar Teguh Santosa.
Pernyataan ini disampaikan Teguh Santosa berkaitan dengan keputuan pemerintah Aljazair melarang organisasi kemanusiaan EuroMed Rights untuk masuk ke negara itu. Padahal, menurut EuroMed Rights dalam website resmi mereka, pemerintah Aljazair sempat memberikan visa, namun membatalkan visa itu beberapa hari sebelum keberangkatan.
Tampaknya, sambung Teguh, pemerintah Aljazair keberatan bila ada pihak lain yang ingin memberikan bantuan secara langsung kepada pengungsi. Tak sedikit laporan di berbagai media yang mengatakan Aljazair sengaja menggunakan Tindouf dan pengungsi di dalamnya sebagai kartu untuk menekan negeri tetangga mereka, Maroko.
"Dua tahun lalu EuroMed Rights diberi kesempatan untuk meninjau Kamp Tindouf, dan setelahnya menuliskan laporan mereka. Kelihatannya, laporan itu tidak disukai Aljazair karena mengungkap persoalan-persoalan yang selama ini tersembunyi di Tindouf, termasuk tekanan yang dihadapi pengungsi," katanya lagi.
Teguh Santosa adalah pemerhati dan mengikuti sengketa Sahara Barat yang sedang dibicarakan di PBB. Wartawan senior yang juga dosen hubungan internasional ini pernah mengunjungi Sahara di selatan Maroko untuk melihat dari dekat proses pembangunan di wilayah itu.
Teguh juga pernah mendapat kesempatan berbicara mengenai sengketa ini di Komisi IV PBB yang mengurusi masalah politik khusus dan dekolonisasi, di Markas PBB di New York pada tahun 2011 dan 2012. Dalam kesempatan itu Teguh juga mendorong agar masyarakat internasional mendesak Aljazair menerima UNHCR.
"Aljazair tetap menolak, maka pelanggaran HAM itu nyata," demikian Teguh.
[dem]
