Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai seharusnya Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah layak menyandang status tersangka penistaan agama. Hal itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
"Seharusnya Ahok sudah bisa dijadikan tersangka, lebih cepat lebih baik. Karena ini akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan khususnya umat Islam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/11).
Apalagi, kata Fadli, umat Islam merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.
"Kita tidak bicara mayoritas dan minoritas tapi faktanya kita berada di negara mayoritas Islam. Dan kita sudah memilih Pancasila dan saya kira Pancasila sudah final," jelasnya.
Menurut Fadli, justru karena Pancasila itulah pemerintah harus menegakkan hukum dan meredakan ketegangan yang terkait dengan unsur-unsur yang bisa menggerogoti Pancasila.
"Dalam hal ini hukum jadi koridor dan penyelesaian yang paling beradab dalam menyelesaikan persoalan sensitif, termasuk masalah Sara. Jadi yang memicu persoalan Sara adalah saudara Ahok," ungkapnya.
Fadli mendesak kepolisian segera menjadikan Ahok sebagai tersangka. Pasalnya, demontrasi besar-besaran tidak akan terjadi jika Ahok tidak mengeluarkan pernyataan yang dituding sebagai penistaan agama. Jika tidak, Fadli khawatir nantinya unjuk rasa masyarakat terus akan berlangsung.
"Kalau tidak ini akan berlarut-larut. Yang rugi ini adalah kita semua, ekonomi akan rugi akan mengalami disintegrasi sosial dan juga persoalan-persoalan lain yang melebar," ketusnya.
Fadli memastikan bahwa desakan yang disampaikannya bukan merupakan intervensi terhadap proses hukum. Dia beralasan, secara akal sehat seorang yang bukan ahli hukum pun sudah bisa menentukan bahwa Ahok memang menistakan agama.
"(Penistaan agama oleh Ahok) sudah sampai menyebabkan rakyat datang jauh-jauh dari Bandung, Aceh, Kalimantan ke sini dengan ongkos sendiri-sendiri, bawa diri mereka. Karena mereka ingin menunjukkan rasa dengan datang melangkahkan kaki. Tidak cukup lewat sosmed. Mereka datang ke sini supaya pemerintah melek matanya bahwa ada persoalan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," tegas wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut.
[wah]
