Berita

Munarman/Net

Wawancara

WAWANCARA

Munarman: Mestinya Ahok Ditangkap, Bukan Hanya Diperiksa

JUMAT, 04 NOVEMBER 2016 | 08:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas pentolan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo­nesia (YLBHI) ini didapuk menjadi panglima aksi demo besar-besaran umat muslim hari ini. Bekas pentolan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo­nesia (YLBHI) ini didapuk menjadi panglima aksi demo besar-besaran umat muslim hari ini.

Aksi yang digelar untuk menuntut pemerintah secepat­nya mengadili Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, cagub pe­tahana DKI Jakarta, dalam kasus dugaan penistaan agama Islam. Munarman meminta Polri tak sekadar memeriksa Ahok saja, tapi mesti secepatnya menahan Ahok seperti yang dijanjikan Polri saat Aksi Bela Islam Ibe­berapa pekan lalu.

Jika Polri tak segera memenuhi janjinya, Munarman mengatakan rakyat nanti bakal mengambil mandatnya dari negara. "Itu artinya pemerintah melindungi pelaku kejahatan. Jadi negara secara sistematis sudah melaku­kan apa yang disebut dalam hak asasi manusia, obstruction of justice. Negara lah yang menjadi penghalang tegaknya keadilan," tegasnya.


Berikut ini pernyataan Munarman terkait aksi demo Bela Islam II;

Selaku panglima, apa im­bauan anda terkait aksi 4 November hari ini?

Kita minta masyarakat untuk shalat Jum'at di Istiqlal. Yang tidak bisa shalat di Istiqlal sila­kan bergabung di Jalan Medan Merdeka Barat, depan Gedung MK (Mahkamah Konstitusi), di sepanjang jalan itu.

Kemudian gunakan baju putih, bawa payung, bawa jas hujan karena ini musim hujan. Bawa Aqua botol untuk minuman, bawa minuman air mineral, kemudian besok itu aksi kita damai.

Aksi ini kan diikuti oleh be­berapa Ormas, dan masyarakat umum. Koordinasinya ba­gaimana?
Koordinasinya ya biasa, kita saling komunikasi, telpon saja.

Ada hal-hal yang perlu di­antisipasi?
Antisipasi jangan sampai menerima makanan-makanan dari orang yang dicurigai. Perhatikan betul siapa yang memberi­kan makanan, untuk menjamin higienitas.

Lalu jangan gampang terpro­vokasi, perhatikan suara dari sound system yang disediakan panitia. Jangan membuat acara sendiri-sendiri.

Infonya, anggaran aksi ini mencapai Rp 100 miliar, itu sumbernya dari mana?
Jadi hitungannya yang disebut Rp 100 miliar itu keluar dari kantong masing-masing. Kalau dikali 1 juta kan Rp 1 miliar. Dari mereka sendiri.

Itu sudah terkumpul se­mua?
Ya tidak. Langsung saja diri sendiri. Begitu.

Kabareskrim sudah pas­tikan Ahok diperiksa Senin depan, buat apa demo lagi?
Mestinya Ahok itu ditangkap.

Tidak cukup hanya dengan diperiksa?

Bukan diperiksa, langsung ditangkap harusnya ya. Ditahan langsung.

Paling telat kapan?
Besok paling telat.

Kalau tidak ditahan, apa ada aksi lanjutan?
Itu artinya pemerintah me­lindungi pelaku kejahatan. Jadi negara secara sistematis sudah melakukan apa yang disebut dalam Hak Asasi Manusia, ob­struction of justice. Negara lah yang menjadi penghalang tegaknya keadilan. Kalau negara sudah menjadi pelaku obstruc­tion of justice, itu negara jahat namanya. Diadili oleh pen­gadilan HAM, sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Karena kita berhadapan dengan negara yang jahat, maka tentu saja rakyat berhak untuk mengambil mandatnya dari negara.

Kalau pemblokiran 11 me­dia online oleh pemerintah jelang aksi 4 November, ko­mentar anda?
Ya, itu artinya ada apa denganpemerintah yang sangat keta­kutan. Padahal ini kan cuma penyampaian aspirasi. Saya sudah dapat informasi, bahwa yang meminta pemblokiran itu adalah pihak Kepolisian ke­pada Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi). Karena itu, kita pertanyakan juga ada urusan apa Polisi kok bisa meminta media seperti itu diblokir. Itu kan pembredelan pers namanya. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers.

Closing statement anda?
Ini aksi biasa-biasa saja, mendengarkan tausiah. Kemudian, aksi ini tidak hanya dihadiri oleh umat Islam, tapi dihadiri oleh berbagai elemen yang bergabung, baik dari kalangan artis, nasionalis, dan mahasiswa pun turun.  ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya