Berita

Munarman/Net

Wawancara

WAWANCARA

Munarman: Mestinya Ahok Ditangkap, Bukan Hanya Diperiksa

JUMAT, 04 NOVEMBER 2016 | 08:36 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Bekas pentolan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo­nesia (YLBHI) ini didapuk menjadi panglima aksi demo besar-besaran umat muslim hari ini. Bekas pentolan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indo­nesia (YLBHI) ini didapuk menjadi panglima aksi demo besar-besaran umat muslim hari ini.

Aksi yang digelar untuk menuntut pemerintah secepat­nya mengadili Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, cagub pe­tahana DKI Jakarta, dalam kasus dugaan penistaan agama Islam. Munarman meminta Polri tak sekadar memeriksa Ahok saja, tapi mesti secepatnya menahan Ahok seperti yang dijanjikan Polri saat Aksi Bela Islam Ibe­berapa pekan lalu.

Jika Polri tak segera memenuhi janjinya, Munarman mengatakan rakyat nanti bakal mengambil mandatnya dari negara. "Itu artinya pemerintah melindungi pelaku kejahatan. Jadi negara secara sistematis sudah melaku­kan apa yang disebut dalam hak asasi manusia, obstruction of justice. Negara lah yang menjadi penghalang tegaknya keadilan," tegasnya.


Berikut ini pernyataan Munarman terkait aksi demo Bela Islam II;

Selaku panglima, apa im­bauan anda terkait aksi 4 November hari ini?

Kita minta masyarakat untuk shalat Jum'at di Istiqlal. Yang tidak bisa shalat di Istiqlal sila­kan bergabung di Jalan Medan Merdeka Barat, depan Gedung MK (Mahkamah Konstitusi), di sepanjang jalan itu.

Kemudian gunakan baju putih, bawa payung, bawa jas hujan karena ini musim hujan. Bawa Aqua botol untuk minuman, bawa minuman air mineral, kemudian besok itu aksi kita damai.

Aksi ini kan diikuti oleh be­berapa Ormas, dan masyarakat umum. Koordinasinya ba­gaimana?
Koordinasinya ya biasa, kita saling komunikasi, telpon saja.

Ada hal-hal yang perlu di­antisipasi?
Antisipasi jangan sampai menerima makanan-makanan dari orang yang dicurigai. Perhatikan betul siapa yang memberi­kan makanan, untuk menjamin higienitas.

Lalu jangan gampang terpro­vokasi, perhatikan suara dari sound system yang disediakan panitia. Jangan membuat acara sendiri-sendiri.

Infonya, anggaran aksi ini mencapai Rp 100 miliar, itu sumbernya dari mana?
Jadi hitungannya yang disebut Rp 100 miliar itu keluar dari kantong masing-masing. Kalau dikali 1 juta kan Rp 1 miliar. Dari mereka sendiri.

Itu sudah terkumpul se­mua?
Ya tidak. Langsung saja diri sendiri. Begitu.

Kabareskrim sudah pas­tikan Ahok diperiksa Senin depan, buat apa demo lagi?
Mestinya Ahok itu ditangkap.

Tidak cukup hanya dengan diperiksa?

Bukan diperiksa, langsung ditangkap harusnya ya. Ditahan langsung.

Paling telat kapan?
Besok paling telat.

Kalau tidak ditahan, apa ada aksi lanjutan?
Itu artinya pemerintah me­lindungi pelaku kejahatan. Jadi negara secara sistematis sudah melakukan apa yang disebut dalam Hak Asasi Manusia, ob­struction of justice. Negara lah yang menjadi penghalang tegaknya keadilan. Kalau negara sudah menjadi pelaku obstruc­tion of justice, itu negara jahat namanya. Diadili oleh pen­gadilan HAM, sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan. Karena kita berhadapan dengan negara yang jahat, maka tentu saja rakyat berhak untuk mengambil mandatnya dari negara.

Kalau pemblokiran 11 me­dia online oleh pemerintah jelang aksi 4 November, ko­mentar anda?
Ya, itu artinya ada apa denganpemerintah yang sangat keta­kutan. Padahal ini kan cuma penyampaian aspirasi. Saya sudah dapat informasi, bahwa yang meminta pemblokiran itu adalah pihak Kepolisian ke­pada Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi). Karena itu, kita pertanyakan juga ada urusan apa Polisi kok bisa meminta media seperti itu diblokir. Itu kan pembredelan pers namanya. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers.

Closing statement anda?
Ini aksi biasa-biasa saja, mendengarkan tausiah. Kemudian, aksi ini tidak hanya dihadiri oleh umat Islam, tapi dihadiri oleh berbagai elemen yang bergabung, baik dari kalangan artis, nasionalis, dan mahasiswa pun turun.  ***

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya