. Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center menanggapi upaya pemerintah dalam membendung aksi damai yang akan dilakukan umat Islam pada hari ini.
"Salah alamat kalau datang ke pimpinan parpol," kata Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center, kepada redaksi, Jumat (4/11).
Sebagaimana diketahui Pemerintah telah melakukan pertemuan dengan beberapa pentolan partai politik diantaranya adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sylvi menegaskan bahwa Aksi 4 November bukanlah aksi politik yang disinyalir beberapa pihak termasuk pemerintah.
"Aksi ini murni merupakan lahir dari sanubari umat Islam yang menuntut penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penistaan, bukan aksi politik," ujar praktisi hukum ini dalam rilisnya.
Berkenaan dengan aksi tersebut, Ia meminta pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap para peserta aksi.
"Hendaknya bersikap arif dalam menghadapi para demonstran," kata advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI tersebut.
Karena menurutnya, apabila salah dalam mengambil tindakan terhadap para peserta aksi akan berdampak besar.
"Awas, hati-hati, jangan salah langkah dalam menghadapi demonstran, karena akibatnya akan fatal," tegas Sylvi.
Sylvi juga menerangkan bahwa aksi yang akan dihadiri oleh jutaan rakyat Indonesia ini tidak akan terjadi, apabila sejak awal sudah dilakukan penegakan hukum. Oleh karenanya, Ia meminta akar masalahnya harus diselesaikan.
"ini merupakan ekses dari lemahnya
law enforcement sejak dini, sebaiknya cepat diselesaikan kasusnya agar terang benderang, sehingga adanya kepastian hukum terhadap dugaan penistaan yang dilakukan oleh orang yang satu ini (Ahok)," tutup Sylvi.
[rus]
