Pasca dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian DaÂlam Negeri, Sumarsono langsung tancap gas membenahi Ibukota, khususnya dalam hal perencanaan anggaran.
Tak tanggung-tanggung, Soni--sapaan Sumarsono--langsung mengevaluasi beberap proyek pengadaan besar yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI non aktif yang kini nyagub lagi.
Soni memutuskan menunda14 paket lelang di Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. Lelang proyek itu ditunda lantaran diduga menyalaÂhi prosedur. "Jadi bukan karena lelang yang dilakukan di zaman Pak Basuki itu fiktif, bukan. Tapi karena prosedurnya mendahului Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS)," ujarnya di Balai Kota, kemarin.
Soni menerangkan, maksudÂnya mendahului KUAPPAS adalah karena kebijakan lelang yang disusun gubernur petahana itu ternyata belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Soni menerangkan, maksudÂnya mendahului KUAPPAS adalah karena kebijakan lelang yang disusun gubernur petahana itu ternyata belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Dengan demikian, KUAPPAS belum bisa dijadikan dasar penyÂusunan APBD, apalagi dijadiÂkan dasar untuk melakukan lelang dini proyek besar. Karena KUAPPAS sendiri belum ada," terangnya. Berikut wawancara lengkapnya;
Sebenarnya berdasarkan peraturan prosedur lelang itu seperti apa sih?Secara umum, prosedur peleÂlangan harus dilakukan setelah KUAPPAS disepakati eksekutif dan legislatif. Sebab sebuah sistem politik pemerintah daerÂah, titik awalnya berasal dari KUAPPAS tersebut.
Jadi lelang itu hanya bisa dilakukan setelah KUAPPAS disetujui oleh DPRD DKI?Iya. Kalau diibaratkan KUAPPAS itu dokumen. Eksekutif menyiapkan kemudian DPRD menyetujui, itulah dokumen poliÂtik dalam sistem pemerintahan daerah yang menjadi pijakan berÂsama. Terutama untuk eksekutif dalam melaksanakan program kegiatan dan bisa dipertanggungÂjawabkan secara publik.
Kalau dilakukan sebelum disetujui DPRD?Artinya KUAPPAS yang ada baru sekadar rancangan. Kalau ditetapkan sepihak, namanya separuh KUAPPAS. Lalu apaÂbila ada mekanisme lelang yang dilakukan sebelum KUAPPAS disetujui bersama-sama, maka secara prosedural disebutkannya hal tersebut salah.
Kalau begitu, mengapa bisa ada lelang sebelum KUAPPAS disetujui?Jadi begini posisinya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah membuat KUAPPAS 2017 sebanyak tiga kali. Semuannya sudah diusulÂkan kepada DPRD, tapi belum mendapat respons bahkan hingga ada penundaan pembaÂhasan. Hal tersebut dilakukan karena DPRD menginginkan linear.
Maksudnya linear?Artinya, DPRD DKI ingin APBD Perubahan 2016 dulu dibahas hingga tuntas, baru kemudian RAPBD 2017. Nah dalam situasi menunggu inilah kemudian akhirnya, mungkin ada perintah untuk melakukan persiapan dululah, persiapan lelang, sehingga pada saat nanti KUAPPAS disetujui, langsung bisa running.
Penundaan ini tidak akan berdampak terhadap kelangÂsungan pekerjaan yang dileÂlang?Tidak apa - apa. Persiapan lelang ini masih bersifat pra kualifikasi, dan belum ada yang masuk teknis apalagi konstruksi baru. Lelang tersebut dilaksanaÂkan baru sebatas manajemen konsultannya saja. Sehingga saya kira itu dimungkinkan unÂtuk ditunda dulu untuk menjaga suasana antara kamar satu dan kamar sebelahnya.
Kalau terhadap APBD DKI 2017 bagaimana?Penundaan lelang ini tidak berefek kepada APBD DKI 2017, karena anggarannya beÂlum ada. Pelelangan dilakukan lebih awal, tujuannya supaya pada saat APBD disahkan di Januari sudah bisa langsung bekerja.
Percepatan itu sebetulnya bisa menguntungkan pelayanan pubÂlik. Tapi karena secara prosedur menyalahi ketentuan, jika tidak segera ditunda justru akan merÂugikan masyarakat.
Maksudnya apa?DKI ini dalam sejarah seÂlalu terlambat APBD-nya. Kalau tidak dilakukan seperti ini, secara psikologi politik akan membuat DPRD kecewa, sehingga terus menimbulkan konflik antara ekÂsekutif dan legislatif. Akibatnya, pekerjaan pun akan tertunda-tunda seperti ini terus.
Oh iya, kan ada satu lelang yang katanya mendesak, dan rutin?Soal ini saya ingin minta penÂjelasan lebih lanjut. Saya minta detail argumentasinya apa. Saya akan panggil Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), Pak Blessmiyanda untuk menjelaskan.
Proyek yang ditunda itu apa saja sih?Proyek-proyek yang ditunda itu antara lain satu proyek pemÂbangunan rumah sakit, dua proyek pembangunan dan rehab sekolah, delapan paket pembanÂgunan rumah susun, dan satu proyek ruang publik terpadu ramah anak. ***
