. Pemerintah didesak untuk tidak menelantarkan Pusat Penelitian Iptek (PP Iptek) yang berlokasi di area Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Hampir satu tahun ini lembaga itu tidak memiliki kepala, sejak pejabat yang lama dipindahtugaskan ke tempat lain.
Hal ini disampaikan Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Sobarul Fajar. Menurutnya, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) ini seperti tak serius dikelola.
"Padahal, wahana yang terdapat di dalamnya memiliki nilai edukasi tinggi bagi masyarakat. Sangat bermanfaat bagi pengunjungnya, terutama para siswa dan mahasiswa," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/11).
Fajar menilai, ada persoalan serius yang sedang terjadi dalam hal Pelayanan Publik di dalam organisasi Kemristekdikti.
"Kenapa posisi top Manajemen PP IPTEK ini dibiarkan kosong begini lama? Sudah hampir satu tahun. Padahal Pemerintahan Jokowi sudah dua tahun berjalan. BLU ini dianaktirikan!" cetusnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak Menristekdikti M Nasir untuk segera mengangkat pejabat yang kredibel, akuntabel dan punya kapasitas untuk mengelola PP Iptek ini.
"Posisi PP Iptek di struktural Kemenrustekdikti memang ada. Artinya, pejabatnya memang harus ada. Kita lihat struktur di sana, antara PT, L2DIKTI, LBM, EIJMAN dan PP IPTEK selevel toh," tambah Fajar.
Ditambahkannya, jika dilihat dari visi dan Misi PP IPTEK sangat lah penting untuk mendukung kemajuan generasi muda bangsa.
"Apalagi masa liburan sekolah sudah dekat. Ini bisa jadi momentum siswa untuk menentukan destinasi liburannya ke PP Iptek. Liburan yang menambah ilmu pengetahuan buat mereka," ucap Fajar.
Dia menandaskan, karena sebagai BLU, maka PP IPTEK seyogyanua bisa mengelola anggaran non APBN.
"PP IPTEK itu Badan Layanan Umum. wajib bagi dia memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini peluang, malah nggak dikelola dengan benar," pungkas Fajar.
[rus]
