Berita

Hukum

Mahasiswa Dan Pelajar Desak Jokowi Percepat Proses Hukum Ahok

RABU, 02 NOVEMBER 2016 | 17:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menjelang demonstrasi besar 4 November nanti, sekelompok mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa/Pelajar Nasional menyatakan pandangan agar masyarakat tidak mengalami konflik horizontal yang biasanya sulit diselesaikan.

Untuk itu, aliansi mahasiswa dan pelajar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera memproses dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Jadi harus dipercepat, jangan lambat. Agar masyarakat mendapat kepastian hukum," kata koordinator aliansi Taufan Putra Revolusi dalam jumpa pers bertajuk 'Tegakkan Supremasi Hukum dan Merawat Keharmonisan Bangsa' di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta (Rabu, 2/11).


Aliansi juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar jernih melihat persoalan bangsa saat ini. Utamanya mengenai isu yang melatari unjuk rasa besar-besaran 4 November nanti.

"Jadi tidak bias dan tidak terjerumus ke isu lain. Semacam Sara yang bisa mengakibatkan konflik horizontal," sambung Taufan.

Sementara, seluruh elemen masyarakat yang akan turut serta pada 4 November diimbau agar melaksanakan aksi secara damai demi merawat keharmonisan bangsa.

"Kita imbau untuk menjaga ketertiban demi merawat keharmonisan bangsa," pungkas Taufan yang juga ketua umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Aliansi Organisasi Mahasiswa/Pelajar Nasional sendiri terdiri dari IMM, PMKRI, Hikmahbudhi, dan IPM. Adapun, kali  ini, PMKRI diwakili Ketum Presidum Gerakan Elmo Lodohfikus Roy, IMM diwakili Ketum Taufan Putra Revolusi, Hikmahbudhi diwakili Ketum Suparjo, sedangkan IPM diwakili Hairul Huda. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya