Unjuk rasa besar yang akan digelar pada 4 November sebagai protes atas penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rencananya tidak hanya akan dihadiri oleh ulama dan ratusan ribu orang, tetapi juga akan dihadiri tokoh nasional lintas agama dan etnis. Menandakan aksi tersebut murni sebagai dukungan rakyat kepada negara agar tidak ragu menegakkan hukum, tidak sama sekali berhubungan dengan Sara, pilkada, apalagi berniat memecah persatuan bangsa.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengakui bahwa saat ini banyak upaya penggembosan dan isu-isu yang menyesatkan dengan tujuan melemahkan aksi 4 November, mulai dari isu ditunggangi dan dibiayai kepentingan politik tertentu, berlandasan sentimen Sara, dan bertujuan memecah belah persatuan bangsa, hingga diyakini akan berlangsung ricuh. Semua isu menyesatkan diyakini tidak akan mendegradasi semangat peserta aksi yang memang hendak mendukung negara dalam menindak tegas pelaku penistaan agama.
"Satu-satunya yang menunggangi aksi demonstasi ini adalah kepentingan umat dan bangsa agar kemarahan dan kekecewaan rakyat bisa tersalurkan dengan cara beradab dan dijamin oleh konstitusi. Aksi ini bertujuan memberi peringatan kepada rakyat, khususnya umat muslim bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan saudara Basuki tidak boleh disikapi dengan tindakan anarkis karena kami masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini," ujarnya kepada redaksi di Jakarta, Selasa (2/11).
Menurut Fahira, dalam negara demokrasi, demonstrasi damai adalah salah satu mekanisme penyampaian aspirasi yang dianjurkan dan dijamin konstitusi, cara inilah yang sedang ditempuh rakyat pada 4 November nanti. Aksi yang digelar ingin memberi pesan kepada penguasa bahwa rakyat masih percaya hukum adalah cara yang paling adil dalam menyelesaikan dugaan penistaan agama.
Reaksi yang dipertunjukkan umat Islam dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama ini dengan menggelar aksi damai menunjukkan kepercayaan yang tinggi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga apapun yang dilakukan setiap warga negara, hukumlah yang menentukan salah atau tidak. Kapan pun ada dugaan pelanggaran hukum harus segera diproses walau besok langit akan runtuh dan memang kasus ini bisa berdampak besar jika tidak segera diproses dengan adil. Oleh karena itu, sangat aneh jika ada pihak-pihak yang mengaku menjunjung demokrasi tetapi malah mempunyai pandangan sinis terhadap aksi demonstrasi itu.
"Aksi di depan Istana Negara sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden bahwa kami percaya negara akan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai satu-satunya ukuran dalam mengusut kasus ini, bukan lobi-lobi politik. Kami percaya, kedekatan saudara Basuki dengan penguasa tidak akan mempengaruhi proses hukum. Ini yang ingin kami sampaikan ke Presiden," jelasnya.
Fahira juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan Aksi 4 November nanti karena aspirasi yang mau disampaikan murni soal penegakan hukum dan disampaikan sesuai koridor. Apresiasi juga diberikan kepada Polri yang intensif berkoordinasi dengan kelompok masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa.
"Sekali lagi, demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan bagian dari demokrasi. Para ulama, tokoh nasional, dan perserta aksi ini serta tentunya aparat keamanan. Insya Allah dengan sekuat tenaga akan menjaga demonstrasi ini berjalan tertib, terhormat, dan bermartabat," pungkas Fahira yang memastikan bakal turut serta dalam unjuk rasa 4 November.
[wah]
