. Puluhan mahasiswa dan masyarakat Papua yang tergabung dalam Aliansi dan Pergerakan untuk Keadilan (APK) menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (1/11).
Tujuannya untuk melaporkan dugaan korupsi dana hibah pembangunan gereja di Kabupaten Mappi, Papua.
Koordinator APK, San menjelaskan pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dana hibah untuk pembangunan gereja di Kabupaten Mappi, Papua yang hingga saat ini, pembangunan gereja tersebut belum juga rampung.
Selain itu, lanjut San, dalam pembangunan gereja tersebut diduga terjadi penyimpangan. Sebab dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015 menemukan anggaran tersebut hanya terserap sekitar Rp 6 miliar. Padahal pagu anggaran sebesar Rp 22 miliar.
"Lalu kemana Rp 16 miliar lainnya, dari pagu anggaran Rp 22 miliar, hasil audit BPK ternyata dana yang terserap hanya Rp 6 miliar," ujarnya.
San menambahkan, kasus ini sebenarnya telah ditangani oleh Polda Papua. Menurut San, Polda dan Pemda sudah melakukan audit. Namun, hingga kini, tidak ada tindak lanjut dari penanganan kasus ini.
Pihaknya mendesak KPK untuk melakukan investigasi secara menyeluruh kepada pemangku kepentingan daerah Kabupaten Mappi terkait indikasi penyimpangan dan penggelapan anggaran dana hibah untuk pembangunan gereja tersebut dan menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat.
Termasuk Kristosimus Yohanes Agawemu selaku Ketua DPRD Kabupaten Mappi yang juga penanggungjawab pembangunan gereja ini.
"Maka kami ke KPK, dan tadi laporan kami sudah diterima oleh bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Kami meminta KPK untuk memulai melakukan penyelidikan secara cepat dan tepat terhadap saudara Kristosimus Yohanes Agawemu selaku Ketua DPRD Kabupaten Mappi terkait dugaan penggelapan dana hibah sehubungan yang bersangkutan saat ini menjadi salah satu konstetan dalam pilkada kabupaten Mappi nanti," pungkasnya.
[rus]
