Berita

Net

Hukum

Bukti Masih Dikumpulkan, KPK Bidik Konsorsium Tender E-KTP

SENIN, 31 OKTOBER 2016 | 18:00 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah perangkat keras dan lunak yang masuk dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 yang berujung kerugian negara Rp 2 miliar.

Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, dalam menelisik hal teknis tersebut pihaknya telah memanggil sejumlah saksi dari swasta untuk tersangka Irman. Seperti Country Manager Commercial and Public Sektor PT Hewlett Packard (HP) Indonesia Sofran Irchakni, Business Development Manager dari PT HP Indonesia Berman Jandry Hutasoit serta Tunggul Baskoro selaku mantan sales director PT Oracle Indonesia.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkaya bukti dalam menjerat pihak lain yang diduga ikut terlibat. Terutama pihak konsorsium pemenang tender.


"Mereka ditanya mengenai bagaimana proses pengadaan terutama peralatan IT dalam proyek ini," kata Yuyuk di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Senin, 31/10).

Dia tidak menampik akan ada tersangka baru dalam kasus yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun ini. Menurut Yuyuk, bukti untuk penetapan tersangka baru terus didalami melalui pemeriksaan saksi yang telah dipanggil.

"Mengenai tersangka baru pasti akan diumumkan kalau sekarang kan masih pemeriksaan saksi, memerlukan bukti-bukti untuk menentukan apakah bukti itu bisa untuk menetapkan tersangka baru," tegasnya.

Diketahui, HP merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar dunia yang berkantor pusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. HP memiliki jaringan di tingkat global untuk memasarkan produknya dalam bidang komputasi, percetakan, gambaran digital, perangkat lunak, dan pelayanan jasa lain.

Sejauh ini, penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk menguak kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Mulai dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang membuka dugaan korupsi tersebut, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan Agus DW. Martowardojo hingga sejumah pihak dari swasta, pemenang tender, pihak Kemendagri, dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yuyuk pernah menegaskan bahwa pihaknya akan terus memanggil sejumlah saksi untuk membongkar aktor utama di balik korupsi proyek e-KTP. Termasuk bakal mengagendakan pemeriksaan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dan mantan komisioner KPK jilid IV yang pernah dipresentasikan proyek e-KTP oleh Gamawan Fauzi.

"Semua orang yang diduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannya," ujarnya.

Dua tahun perjalanan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto selaku mantan direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 (UU Tipikor) junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya