Berita

Net

Hukum

Bukti Masih Dikumpulkan, KPK Bidik Konsorsium Tender E-KTP

SENIN, 31 OKTOBER 2016 | 18:00 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah perangkat keras dan lunak yang masuk dalam pengadaan proyek e-KTP tahun 2011-2012 yang berujung kerugian negara Rp 2 miliar.

Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, dalam menelisik hal teknis tersebut pihaknya telah memanggil sejumlah saksi dari swasta untuk tersangka Irman. Seperti Country Manager Commercial and Public Sektor PT Hewlett Packard (HP) Indonesia Sofran Irchakni, Business Development Manager dari PT HP Indonesia Berman Jandry Hutasoit serta Tunggul Baskoro selaku mantan sales director PT Oracle Indonesia.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkaya bukti dalam menjerat pihak lain yang diduga ikut terlibat. Terutama pihak konsorsium pemenang tender.


"Mereka ditanya mengenai bagaimana proses pengadaan terutama peralatan IT dalam proyek ini," kata Yuyuk di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Senin, 31/10).

Dia tidak menampik akan ada tersangka baru dalam kasus yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun ini. Menurut Yuyuk, bukti untuk penetapan tersangka baru terus didalami melalui pemeriksaan saksi yang telah dipanggil.

"Mengenai tersangka baru pasti akan diumumkan kalau sekarang kan masih pemeriksaan saksi, memerlukan bukti-bukti untuk menentukan apakah bukti itu bisa untuk menetapkan tersangka baru," tegasnya.

Diketahui, HP merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar dunia yang berkantor pusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. HP memiliki jaringan di tingkat global untuk memasarkan produknya dalam bidang komputasi, percetakan, gambaran digital, perangkat lunak, dan pelayanan jasa lain.

Sejauh ini, penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk menguak kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Mulai dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang membuka dugaan korupsi tersebut, mantan Mendagri Gamawan Fauzi, mantan Menteri Keuangan Agus DW. Martowardojo hingga sejumah pihak dari swasta, pemenang tender, pihak Kemendagri, dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Yuyuk pernah menegaskan bahwa pihaknya akan terus memanggil sejumlah saksi untuk membongkar aktor utama di balik korupsi proyek e-KTP. Termasuk bakal mengagendakan pemeriksaan mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dan mantan komisioner KPK jilid IV yang pernah dipresentasikan proyek e-KTP oleh Gamawan Fauzi.

"Semua orang yang diduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannya," ujarnya.

Dua tahun perjalanan proses penyidikan kasus korupsi e-KTP, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto selaku mantan direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 (UU Tipikor) junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 64 ayat 1 KUHP. [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya