Berita

Dahlan Iskan/Net

Hukum

Fahri Hamzah: Pak Dahlan Enggak Boleh Diam

JUMAT, 28 OKTOBER 2016 | 20:29 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah siap menjaminkan dirinya agar Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak menahan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan dirasanya bukanlah orang yang berbahaya dan tidak berpotensi melarikan diri.

"Nah ini yang begini ini membuat hukum kelihatan tawar," sesal dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10).

Fahri menyatakan hukum di Indonesia kelihatan "tawar" karena dia melihat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum mengantongi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tapi sudah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap Dahlan Iskan.


Sementara di kasus lain, seperti kasus pembelian lahan untuk pembangunan RS Sumber Waras, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi audit BPK malah tidak diproses.

"Maka cocok kata Pak Dahlan, dia diincar oleh penguasa karena penguasa sedang melindungi satu kelompok, lalu supaya nampak bekerja, dia menghajar kelompok lain. Inilah jahatnya hukum kalau sudah mulai pandang bulu, bencanalah bangsa ini ke depan," lanjutnya.

"Ini sudah jelas ada intervensi kok, santai saja, terbuka saja ada apa sih, kok bisa kasus yang sudah belasan tahun umurnya baru dibuka."

Oleh karena itu, Fahri mengimbau Dahlan untuk melawan. Fahri juga berjanji akan mengkomparasikan kasus Dahlan Iskan dengan kasus Sumber Waras.

"Sebagai teman, Pak Dahlan juga enggak boleh diam, masa Mirna (kasus kematian Wayan Mirna Salihin) bisa berbulan-bulan sidangnya. Pak Dahlan buka, ada apa. Nanti kita komparasi sikapnya pada Sumber Waras, kenapa Sumber Waras dilindungi, kenapa Jawa Timur nggak, ini semua main kok, buka saja, bikin perbandingan," demikian Fahri. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya