Berita

Net

Hidayat: Bukan Masalah Pilkada Tetapi Soal Penegakan Hukum

JUMAT, 28 OKTOBER 2016 | 19:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Puluhan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi yang dipimpin Habieb Rizieq Shihab menemui Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Komplek Gedung Nusantara V, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Habieb Rizieq mengatakan gerakan yang dilakukan selama ini adalah untuk menegakkan hukum

"Gerakan ini dibuat untuk mengawal fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia," ujarnya, Jumat (28/10).

Selama ini, dikatakan Habieb Rizieq bahwa dirinya telah melakukan langkah-langkah konstitusional seperti melakukan pelaporan-pelaporan, menghadirkan saksi-saksi, advokasi, dan mengadakan pertemuan dengan Kapolri, mengadakan pertemuan dengan DPR. Terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).


Untuk itu, massa yang dipimpinnya datang ke MPR bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi namun juga meminta petunjuk konstitusional.

Menurut Habieb Rizieq, selama ini penistaan agama yang dilakukan Ahok telah melukai umat Islam. Dalam kasus Ahok diakui ada prosedur-prosedur tertutup di mana banyak kejanggalan hukum. Untuk itu, massa Islam yang dipimpinnya tidak ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

"Gerakan ini tidak ada hubungannya dengan pilkada," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Hidayat Nur Wahid membenarkan apa yang dikatakan Habieb Rizieq bahwa hal tersebut bukan masalah antara Islam dan non Islam. Sebab di daerah lain ada kepala daerah yang non muslim namun tidak ada masalah.

"Ya karena ia tidak membuat masalah," ujarnya.

Hidayat memberi contoh Provinsi Kalimantan Tengah yang dua periode dipimpin oleh gubernur non muslim tapi tidak ada masalah.

Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi negara hukum maka harus menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Kita harus menjadikan Indonesia negeri yang adil dan aman," paparnya.

Hidayat pun membenarkan bahwa perjuangan umat Islam dalam kasus penistaan agama oleh Ahok tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakata 2017.

"Ini soal penegakan hukum," tegasnya. [wah]  

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya