Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Susanto, dan istrinya Memi bakal merasakan kursi pesakitan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Pasalnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara keduanya dalam kasus dugaan suap penambahan rekomendasi kuota distribusi gula impor untuk wilayah Sumatera Barat tahun 2016 dan akan dilimpahkan ke pengadilan atau tahap II.
"Hari ini penyidik KPK melimpahkan berkas penyidikan atas nama XS (Xaveriandy Susanto), dan M (Memi), tersangka kasus tindak pidana korupsi suap kepada penyelenggara negara terkait dengan pengurusan kuota gula impor," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/10).
Bersamaan dengan itu, dalam tahap II ini, lanjut Yuyuk, penyidik juga melimpahkan barang bukti beserta ketiga tersangka. Untuk selanjutnya, penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan.
"Barang bukti serta tiga tersangkanya juga sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan," pungkas Yuyuk.
KPK menetapkan Sutanto dan Memi sebagai tersangka kasus dugaan suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor wilayah Sumatera Barat tahun 2016 yang diberikan Bulog kepada CV Semesta Berjaya.
Penetapan tersangka pasangan suami istri ini merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas KPK di rumah dinas Ketua DPD RI di kawasan Widya Candra, Jakarta pada Sabtu 17 September 2016 lalu.
Dalam OTT itu, Xaveriandy, dan Memi diamankan oleh tim satgas bersama dengan barang bukti uang Rp 100 juta yang diduga suap kepada mantan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Irman diduga menerima suap Rp 100 juta dari Xaveriandy dan Memi sebagai hadiah atas rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor untuk CV Semesta Berjaya tersebut.
Irman selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Sementara Xaveriandy dan Memi sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
[zul]
