Pembentukan holding BUMN energi harus memenuhi setidaknya delapan hal strategis.
Demikian ditegaskan pemerhati sektor energi AM Putut Prabantoro di Jakarta, Kamis (27/10).
Pertama terkait soal amanat UUD 1945 pasal 33 tentang kekayaan sumber daya alam setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat harus dipenuhi,†kata dia.
‎Kedua, lanjut dia, bahwa sumber daya alam harus menjadi ikatan strategis untuk memperkuat NKRI. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya energi menjadi salah satu syarat utama dalam mencapai amanat UUD 1945 tentang kekayaan alam dan kemakmuran bangsa.
"Pembentukan holding BUMN energi saat ini bisa dikatakan jauh dari transparansi. Kenapa tiba-tiba dipilih PLN sebagai leader-nya juga tidak jelas. Padahal kita semua tahu utang PLN itu cukup besar," kata penulis buku ‘Migas, the Untold Story’, ini.
Putut menambahkan hal keempat yang juga mesti diperhatikan soal kesehatan finansial dan besarnya perusahaan.
"Ini cukup penting karena harus menjadi acuan pemerintah. Sebab jika ternyata salah memilih leader, maka lokomotif bagi gerbong-gerbong kesejahteraan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam energi tidak akan berjalan," jelasnya.
Hal kelima yang juga mesti diperhatikan, yakni keterlibatan BUMD di seluruh Indonesia.
"BUMD mesti dilibatkan di mana sumber daya alam energi itu berada. Mereka juga harus diberi hak untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengelola sumber daya alam dalam konteks konsorsium,†ujar dia.
Berikutnya strategis keenam yang juga perlu menjadi perhatikan menyangkut amanat UUD 1945 pasal 33 bahwa BUMD seluruh Indonesia diberi hak opsi untk membeli saham dari holding tersebut.
Ketujuh, seluruh rakyat Indonesia juga diberi hak membeli saham di pasar saham sekunder Indonesia Incorporates yang menjual saham perusahaan energi Indonesia,†katanya.
Terakhir atau yang kedelapan, terang dia, pemerintah mesti membentuk pasar saham energi di Tanah Air sebagai bentuk transparansi. [wid]
