Menpar Kedepankan Pendekatan Sosial Untuk Sengketa Lahan Mandalika

RMOL. Lombok bergejolak. Masyarakat di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika meributkan soal pembebasan lahan seluas 135 hektar yang akan dibangun kawasan wisata.

Saat ini, baru 29 hektar lahan yang dibereskan pemerintah. Sisanya masih terjadi tarik ulur antara warga dan pemerintah. Untuk menyelesaikan soal sengketa lahan ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan pemerintah akan mengedepankan pendekatan sosial untuk menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut terjadi ini.

Namun, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan bertindak tegas, karena persoalan ini sudah terjadi bertahun-tahun, dan akan menghambat pembangunan di Mandalika.

"Kita lakukan pendekatan legal jika pendekatan sosial gak bisa. Kita harus tegas. Tapi kita inginkan pendekatan sosial dulu," kata Arief usai rapat dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, (27/10).

Ia berharap Indonesia Tourism Development Coorperation (ITDC) dan Pemda Nusa Tenggara Barat dapat menuntaskan persoalan ini dengan cepat. Selama ini, masyarakat di wilayah itu merasa pernah menduduki lahan-lahan tersebut. Padahal fakta di lapangan, lahan itu adalah pantai.

"Pantai itu di mana-mana adalah tanah negara," kata Arief lagi.

Lahan-lahan yang diributkan warga tersebut merupakan lahan kosong, dan tidak ada kegiatan ekonomi di situ.

"Kalau kita lihat gambar, itu pantai dan bukit yang kemiringannya 40 derajat," papar Arief singkat.[wid]