Berita

SBY

Hukum

Kontras: Yang Bertanggung Jawab Presiden Saat Ini, Bukan SBY

KAMIS, 27 OKTOBER 2016 | 05:39 WIB

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dipertanyakan pasca menanggapi pernyataan resmi Presiden SBY terkait dokumen Tim Pencari Fakta kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

Pasalnya, LSM yang dipimpin Haris Azhar itu memuji mantan Presiden dan sebaliknya mengkritik Presiden Joko Widodo  karena dinilai tidak reaktif terhadap penanganan kasus kematian Munir.

"Dalam kasus Munir, yang merasa atau melihat saya atau @KontraS memuji SBY dan kritik Jokowi, mungkin anda yang terlalu Jokower," kicaunya lewat akun Twitter @haris_azhar Rabu malam.


Karena itu dia meminta para pihak yang mengkritiknya tersebut untuk mengecek catatan kritis yang disampaikan Kontras kepada SBY saat berkuasa.

"Dalam kasus Munir, yang merasa atau melihat saya atau @KontraS memuji SBY dan kritik Jokowi; ingat hari ini Presidennya Jokowi. bkn SBY," tegasnya.

Dia menyatakan demikian karena penuntasan kasus tersebut menjadi tanggung jawab negara. "Siapa Presidennya? dia-lah yg bertg jawab," demikian Haris Azhar.

Sebelumnya, Haris menjelaskan Kontras secara organisasi berterima kasih kepada pemerintahan SBY dan Tim Kabinetnya yang sudah menjelaskan secara kronologi proses penanganan, capaian dan kerja kerasnya untuk mengungkap kasus kematian Munir pada Selasa siang (25/10).

Dia berharap pernyataan SBY yang menyiratkan kasus Munir belum sepenuhnya tuntas bisa menjadi cambuk bagi pemerintahan Jokowi untuk kembali mengungkap kebenaran kasus ini.

"Pernyataan itu adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan hari ini tidak boleh berpangku tangan untuk mendiamkan dan seolah-olah bingung harus berbuat apa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, SBY memang menekankan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran jika masih ada yang menganggap keadilan sejati dalam kasus tersebut belum terwujud. Karena itu, dia mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum. "Jika memang ada yang belum selesai," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya