BTN Ikut Dorong Percepatan Program Sejuta Rumah

Untuk mendorong percepatan pembangunan program sejuta rumah, Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 perlu didukung regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP).
 
Selain itu, program sejuta rumah juga harus menjadi prioritas semua stakeholder dan tidak hanya dipandang sebagai target angka semata.

Director of Commercial Lending at Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Oni Febriarto Rahardjo mengatakan, dalam program sejuta rumah, BTN ikut mempercepat proses perizinan sektor properti.

"Di mana salah satunya upaya adalah melalui fasilitas kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun juga buat mikro," kata Oni dalam diskusi mengenai Dampak Kebijakan Ekonomi Paket ke-13 Pemerintah, Dalam mendorong Sejuta Rumah.

Saat ini ada potensi besar dari sektor mikro dan informal untuk memiliki hunian yang layak. Namun, mereka masih terkendala dalam hal kemampuan membayar uang muka dan skema cicilan.

"Untuk itu perlu aturan untuk mengetahui kemampuannya membayar. Apalagi, properti ini berdampak kepada pertumbuhan industri, lapangan kerja, ekspansi pasar konsumer," ujarnya.

Menurutnya BTN berupaya menjembatani masalah ini dengan menggunakan skip kredit KPR mikro dan informal. Namun, skim yang berlaku sekarang sifatnya hanya sementara sambil melihat perkembangan.

Oni juga menambahkan, saat ini masyarakat yang ingin memiliki rumah jumlahnya besar. Namun, suplai dari pengembang terbatas. Adanya paket kebijakan ekonomi jilid 13 tersebut diharapkan mampu merangsang suplai agar dapat memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Seperti tahapan perijinan dari 33 menjadi 11 dan lama perizinan dari 769 hingga 981 hari menjadi 44 hari.[wid]